SIAK SRI INDRAPURA, - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Zondri mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerjasama bantuan hukum terhadap tiga BUMD yang beroperasi di Kabupaten Siak.

Adapun bantuan hukum yang disepakati itu, Kejari Siak akan membantu BUMD dalam perkara perdata maupun tata usaha negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

"Kesepahaman ini tertuang dalam MoU yang sudah kita tandatangani bersama, hari Rabu kemaren," kata Zondri menjawab GoRiau.com, Jumat (5/5/2017).

Adapun ketiga BUMD yang melakukan kerjasama dengan Kejari Siak itu, masing-masing PT Permodalan Siak (Persi), PT Sarana Pertambangan dan Energi (SPE), serta PD Sarana Pembangunan Siak.

Dengan dilakukannya penandatanganan MoU ini, Kejaksaan Negeri Siak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) diharapkan saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan ketiga BUMD terkait persoalan hukum perdata dan tata usaha negara serta aset negara.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Siak Jon Effendi mengatakan Pemkab Siak dengan Kejari Negeri Siak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam pemberian bantuan hukum. Pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dibidang hukum perdata dan tata usaha negara serta yang berkaitan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia jajaran pemerintah dan masyarakat Siak.

"Hal yang menyangkut pelaksanaan nota kesepahaman kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri. Maksud dan tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka fasilitasi pembinaan hukum dan bantuan penanganan permasalahan hukum, pertimbangan hukum serta tindaklanjut hukum lainnya serta untuk melindungi hukum," jelas Jon. *** #SIAK