PEKANBARU, GORIAU.COM - Hearing masyarakat Kabun dan Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu, dengan Komisi A DPRD Riau, Selasa (4/6/2013), berlangsung tanpa dihadiri pimpinan PT Padasa Enam Utama. Masyarakat dan anggota dewan pun kecewa, DPRD mengancam akan memanggil paksa pimpinan perusahaan.

Hadir pada hearing tersebut Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Syafruddin Saan serta anggota Toni Hidayat dan Gumpita. Sementara itu dari Pemprov hadir, Kadis Kehutanan Zulkifli, Asisten I Abdul Latif dan Kepala BPN Ronsen Pasaribu, serta perwakilan masyarakat.

Meski tidak dihadiri oleh pimpinan perusahaan, hearing tetap dilaksanakan dengan mendengarkan penjelasan masyarakat dan instansi terkait. Pada kesempatan tersebut, masyarakat minta DPRD menyelesaikan lahan yang sekarang digarap perusahaan.

Berdasarkan data yang dimiliki masyarakat, lahan sengketa tersebut seluar 6.360 ha yang kini dikuasai oleh PT Padasa Utama diluar Hak Guna Usaha yang sudah dimiliki seluas 2.045 Ha.

''Masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai dengan janji awal bahwa lahan tersebut merupakan lahan PIR yang seharusnya diberikan kepada warga,'' ujar Wahar Candra yang ikut mewakili warga.

Sementara itu anggota Komisi A DPRD, Toni Hidayat mengatakan, rapat pembahasan seharusnya menghadirkan pimpinan dan pemilik perusahaan. ''Paling tidak Direktur Utama atau pemilik perusahaan harus hadir biar masalah bisa diselesaikan.

''Kalau perlu kita sarankan DPRD memanggil paksa pimpinan perusahaan. Jangan hanya karyawan yang diutus karena tidak akan menyelesaikan masalah sementara masyarakat semakin sengsara,'' ujar Toni Hidayat.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Riau, Zulkifli Yusuf mengatakan hingga sekarang belum ada perubahan izin dan lahan seluas 6.360 ha tersebut sejak tahun 1990 masih tetap diperuntukkan untuk PIR Sus sedangkan Padasa hanya mengantongi HGU seluas 2.045 Ha sejak tahun 2000.

''Sebagian lahan masuk wilayah Kabupaten Kampar, tapi yang terbesar masuk wilayah Rohul,'' tambahnya.

Karena pimpinan perusahaan tidak hadir maka pembahasan akan dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Dan Komisi A akan membuat surat panggilan untuk pertemuan dengan catatan harus dihadiri langsung oleh pimpinan perusahaan. (nti)