TELUKKUANTAN – Mahasiswa Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyayangkan arogansi yang ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kuansing Romi Alfisah Putra dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024. Kebijakan ini kontradiktif dengan pernyataan Ketua DPRD Kuansing Adam.

Hal ini dikemukakan Zulfajri, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuantan Singingi (Ipmakusi) Pekanbaru, menanggapi sikap DPRD Kuansing yang dinilai ingkar janji.

"Katanya akan transparan. Mana buktinya? Masak bahas anggaran rakyat, harus bersembunyi dari rakyat. Ada apa?" kata Zulfajri kepada GoRiau.com, Rabu (15/11/2023) siang.

Zulfajri menagih janji Ketua DPRD Kuansing Adam, dimana pembahasan akan dilakukan secara terbuka. Janji itu disampaikan Adam ketika terjadi polemik gagalnya APBD-P 2023.

"Masih segar dalam ingatan kami, ketika APBD-P kemaren gagal, ketua statemen di media akan melakukan pembahasan RAPBD secara terbuka, akan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM dan pers. Ternyata jauh panggang dari api, janji ini terkesan hanya lip service," papar Zulfajri.

Dikatakan Zulfajri, dinamika politik di Kuansing sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan berbagai polemik dan tak jarang merugikan rakyat. Dalam kondisi tertentu, masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap kinerja DPRD Kuansing.

"Nanti muncul polemik, DPRD tak mau pula disalahkan, yang ada malah salah-menyalahkan. Sebenarnya wajar masyarakat menilai kinerja DPRD ini, apalagi mereka melakukan pembahasan secara tertutup. Kita curiga, ada kongkalikong dan jangan-jangan mereka hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat," papar Zulfajri.

Menurut Zulfajri, insan pers punya peran penting dalam mengawal proses pembangunan. Sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan tercapainya cita-cita bangsa, yakni mensejahterakan rakyat.

"Sedangkan wartawan saja tak boleh meliput pembahasan, apalagi kami rakyat biasa," katanya.

Mengenai alasan yang dikemukakan oleh Romi Alfisah Putra, Zulfajri menilai hal itu tidak berdasar. Sebab, lebih tinggi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bila dibandingkan dengan tatib.

"Lagian, pembahasan APBD ini bukan informasi yang dikecualikan. Tahapan sekarang pun baru di tahap komisi, belum Banggar. Sedangkan DPR RI saja, kalau bahas anggaran ini disiarkan secara langsung, kecuali berkaitan dengan rahasia negara, itu baru tertutup," katanya.

Saat ini, lanjut Zulfajri, waktu pembahasan RAPBD semakin sedikit, tinggal dua minggu lagi. Ia berharap, APBD Kuansing 2024 bisa disahkan tepat waktu.

"Kita berharap, eksekutif dan legislatif serius, sehingga lahir APBD yang berkualitas, program-programnya berpihak kepada rakyat. Sebagai Ketua Ipmakusi Pekanbaru saya tegaskan APBD bukan kepentingan segelintir orang, tapi kepentingan seluruh masyarakat," papar Zulfajri.***