PANGKALAN KERINCI - Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan meminta bupati mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, karena banyak pejabat sulit untuk berkoordinasi.

Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Monang E Pasaribu, S.Sos M.Si, Rabu (18/3/2020) mengatakan, bupati sebaiknya mengevaluasi Kepala OPD yang tidak bisa koordinasi dan lamban bekerja.

Politisi Demokrat ini juga menyoroti, adanya pejabat yang sulit untuk berkoordinasi bahkan tidak mau hadir pada rapat-rapat di DPRD.

"Ya, mematikan handphone (HP) dan susah berkordinasi, bahkan yang tidak mau hadir rapat-rapa di DPRD agar dievaluasi, bila penting diganti saja," ucapnya.

Monang juga menyinggung belum adanya progres lelang proyek kegiatan OPD Pelalawan yang berarti. Sebab hingga pertengahan Maret, baru dua paket yang dilelang dari 113 paket yang terdaftar di Rancangan Umum Pengadaan (RUP).

"Kita juga sangat kecewa, sampai saat ini dokument lelamg masih minim masuk. Sementara sudah mau akhir Maret, kapan lagi bekerja. Akhirnya nanti bekerja diakhir tahun dan sebagian besar bakal gagal lagi," tandasnya, kepada GoRiau.*