SELATPANJANG - Baru saja DPRD Kepulauan Meranti mengesahkan Ranperda perubahan Perda Pajak dan Retribusi di Kepulauan Meranti. Salah satu yang diatur dalam Perda itu adalah pajak sarang burung walet sebesar 7,5 persen dari nilai penjualan.

Pembacaan Ranperda itu langsung oleh Ketua Pansus Asmawi. Lalu, Wakil Pimpinan Muzamil menanyakan ke anggota yang hadir apakah laporan itu bisa diterima dan disahkan. Semua yang hadir setuju dan tak ada yang menolak.

Hadir saat paripurna, Senin (20/11/2017) siang, Sekda Yulian Norwis, Ketua DPRD H Fauzi Hasan, beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Meranti, dan Forkopimda lainnya.

Kata Asmawi, Perda yang baru disahkan itu merupakan penyesuaian dari Perda sebelumnya yang mengatur masalah pajak retribusi. Terutama pemisahan kewenangan yang saat ini menjadi gawean provinsi.

Selain itu, juga mengatur penyesuaian besaran pajak untuk sarang burung walet dan jasa usaha umum telekomunikasi (tower).

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah H Herman ST MT, perhitungan pajak sarang burung walet adalah sebesar 7,5 persen dari nilai penjualan. BPPRD pun menargetkan sarang burung walet sebanyak 1 ton setiap bulannya.

Untuk di Kepulauan Meranti, diakui H Herman, ada sekitar 731 penangkaran burung walet. Namun, tak semua tempat usaha itu memberikan hasil atau berisi. "Target kita sebulan 1 ton, tinggal dikalikan Rp16.000.000 perkilogram nya. 7,5 persen dari penjualan itu pajaknya," kata H Herman.

Dalam memaksimalkan penarikan pajak sarang burung walet ini, BPPRD nantinya akan bekerjasama dengan pihak Karantina. Selain itu juga akan bekersama dengan pertanian dalam hal menyiapkan laboratorium untuk mengukur kadar nitrit sarang burung walet.

"Sampelnya dites di lab. Jadi, sebelum keluar (dijual, red) harus melalui uji lab. Kalau tanpa itu ilegal dan bisa ditangkap," kata H Herman.

Sebelum penerapan Perda itu, kata H Herman lagi, dia akan turun ke tiap kecamatan di Kepulauan Meranti untuk melakukan sosialisasi. ***