KOTO GASIB, GORIAU.COM - Meski sudah beroperasi puluhan tahun, ternyata perizinan yang dikantongi PT Musim Mas di Siak, Riau tak lengkap. Berkas izn yang dikeluarkan pada era Kabupaten Bengkalis juga tak penah direvisi. Akibat kelalain ini, PT Musim Mas terancam disegel.

Temuan tak lengkapnya perizinan perusahaan CPO (crude palm oil) tersebut terungkap saat Tim Terpadu Kabupaten Siak melakukan sidak ke PT Musim Mas, Senin (22/4/2013) yang terletak di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

Tim terdiri dari Kabag Tapem Budhi L Yuwono, Kabid Amdal Alhaq Zulkarnain, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Heri, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan, Disnaker, Dinas Tarcip, Kepala Kantor Satuan Pol PP Siak Hadi Sanjoyo, Bina Marga dan Pengairan, Camat Koto Gasib Drs Arlisman. Tim yang datang tersebut disambut manajemen perusahaan, Hermin beserta staff.

Dalam sidak itu beberapa hal yang dipertanyakan dari berbagai unsur pihak terkait yang perihal izin yang dikantongi sejak perusahaan tersebut beroperasi. Dalam pertemuan itu beberapa hal izin masih belum dikantongi oleh pihak perusahaan. Dinas terkait mempertanyakan izin masing-masing, adapun pertanyaan dinas sebagai berikut.

Alhaq Zulkarnain, Kabid Amdal Badan Lingkungan Hidup Siak mengungkapkan kronologis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bergerak di bidang CPO itu, tidak adanya dokumen dampak lingkungan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27, setiap ada penambahan perusahaan wajib merevisi kembali dokumen yang telah disampaikan. ''Bila perusahaan membangun tangki, harus melihat jarak dari bibir sungai dan hendaknya dibangun kolam emergency, terkait hal itu juga masih belum dilakukan oleh pihak perusahaan,'' ujar Alhaq.

Di bidang Bina Marga dan Pengairan bila ada bangunan yang akan dibangun di dalam perluasan hendaknya kontruksinya arus melalui tahapan dan dilaporkan ke pihak bina marga. ''Yang menyangkut dengan bangunan yang ada di tepi,'' kata Acep salah satu utusan Dinas Bina Marga siak. Dinas Tenaga Kerja, menyiapkan dokumen wajib lapor, bukti setoran Jamsostek, izin pengesahan tangki dari Dinas Tenaga Kerja, penyesuaian upah minimum Kabupaten Siak, Dari pihak Tarcip, berdasarkan rapat terdahulu pengakuannya, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap perusahaan tersebut. Dinas Perhubungan juga mengingatkan rekomendasi dari bupati sejauhmana pengoperasian, meminta laporan bulanan, dan merupakan suatu kegiatan yang wajib di laporkan ke kementerian perhubungan. Dari Dinas pertambangan mempertanyakan standar operasi pengoperasian pipa dari tangki menuju ke kapal.

Sementara itu Heri, Kepala Perizinan Satu Pintu mengatakan pihaknya tidak menghambat perusahaan untuk berinvestasi tapi harus mengikuti peraturan pemerintah daerah.

Sementara itu Wakil dari perusahaan PT Musim Mas, Hermin, mengatakan pihaknya akan melakukan pengurusan izin yang dimaksud sesuai dengan aturan. "Yang berlalu biarlah berlalu dan sekarang kami dari perusahaan meminta arahan apa saja yang harus dipersiapkan untuk memenuhi perlengkapan izin,'' jawab Hermin. (sks)