PANGKALAN KERINCI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan melakasanakan program penerangan hukum kepada pemerintah desa mengenai hukum, dengan titik sasaran seluruh Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Pelalawan, Selasa (2/4/2019).

Hal ini merupakan bentuk langkah dan upaya meminimalisir segala bentuk penyelewengan dan penyalah gunaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Nophy T Suoth mengatakan, program jaga desa terkait penerangan hukum perlu dilakukan agar para Kades tidak terjerat kasus hukum terkait pengelolaan dana di desa.

"Konsultasi ini kami buka, jika ada kades yang tersangkut hukum terkait DD dan ADD bisa dicarikan solusi," katanya.

Menurut Nophy, salah satu titik lemah desa adalah sistem administrasi terkait pelaporan penggunaan anggaran. Sehingga hal itu menjadi penekanan sosialisasi jaga desa.

"Kita ingin mencegah terjadinya penyalah gunaan dana desa. Sebab kades tidak dilengkapi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik," katanya, kepada GoRiau.*