BENGKALIS – Polemik di DPRD Bengkalis gara-gara mosi tak percaya kepada ketua dan Wakil Ketua DPRD Bengkalis kian memanas dan mendapat perhatian luas dari masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis.

Selasa (19/9/23) petang, sejumlah warga yang mengatasnamakan Koalisi Pengawasan dan Kontrol Sosial Publik Kabupaten Bengkalis, mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis guna menyampaikan surat terbuka dan mereka meminta BK untuk segera menyikapinya.

Koordinator Koalisi Pengawasan dan Kontrol Sosial Publik Kabupaten Bengkalis, Hambali mengatakan, surat terbuka yang diserahkan ke BK DPRD Bengkalis dipandang sangat perlu, demi terjaganya marwah lembaga DPRD Kabupaten Bengkalis, terutama menjaga kehormatan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H Khairul Umam, Lc, ME, Sy.

Menurutnya alasan perlu disampaikannya surat terbuka tersebut berkaitan dugaan sikap dan perbuatan anggota DPRD Bengkalis, yang melakukan mosi tidak percaya yang tidak berdasarkan hukum dan tentunya dapat dikenakan delik penghinaan terhadap lembaga negara DPRD Bengkalis. Sebab, permasalahan tersebut dapat berimplikasi pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum.

“Kami memilih mengirimkan surat terbuka ini agar publik bisa mengetahui, proses di lembaga DPRD Bengkalis itu seperti apa. Harapan kami adalah surat terbuka ini bisa diketahui publik dan tujuannya tidak lain kepada Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan SPdi,” ucapnya.

Dirincikannya surat terbuka ini memuat sejumlah dugaan perampasan jabatan Ketua DPRD Bengkalis secara illegal dan adanya rapat kedewanan secara inkonstitusional, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Istilah masyarakat Melayu Bengkalis, ada upaya “main pondok-pondok” yang diciptakan 36 anggota DPRD Bengkalis plus 1 Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan, SPdi, MSi,” katanya dengan nada datar.

Kemudian, sambungnya, BK dalam hal ini menjadi kehormatan dari lembaga wakil rakyat dinilai sangat lemah. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya, salah satu hal yang mendasar seperti terjadinya rapat Badan Musyawarah (Banmus), tanggal 18 September 2023, yang dilakukan melampaui kewenangan wakil ketua tentu jelas-jelas mencederai aturan dan perundang-undangan.

“Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan diduga melampaui kewenangan dan menciderai UU Nomor 13 Tahun 2019, tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD jontu PP Nomor 12 Tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,”tugasnya.

Lebih menyesatkan dan menyesakkan dada lagi, timpal Hambali, adalah dugaan keterlibatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD terhadap persekongkolan perebutan kekuasaan kepemimpinan DPRD Bengkalis yang sah.

“Seharusnya Sekwan melakukan pekerjaannya sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya lagi.

Jadi melalui surat terbuka ini, Hambali berkesimpulan agar BK bisa mempelajari dan mencermati secara seksama. Sehingga, publik bisa mendapatkan jawaban yang konkrit dalam bernegara Republik Indonesia (RI).

“Peristiwa Banmus yang dilakukan seperti permainan kucing-kucingan, tentu ini sangat melukai dan menodai kehormatan kelembagaan DPRD Bengkalis. Kami sangat mengutuk tindakan yang inkonstitusional tersebut,” katanya lagi.

Kemudian lanjutnya, BK juga harus terbuka dalam hal menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). Harus bisa membuktikan, dimana letak kesalahan Ketua DPRD Bengkalis dan Wakil Ketua 1 DPRD Bengkalis, yang sampai akhirnya melahirkan mosi tidak percaya terhadap 36 anggota DPRD Bengkalis.

“Jadi pelanggaran apa yang dilanggar, BK harus bisa menjawabnya. Karena BK lahir dan diberi amanah untuk menjaga kehormatan di lembaga negara ini,”tutupnya.

Usai menyampaikan surat terbuka tersebut, ketua BK DPRD Bengkalis Ferry Situmeang didampingi anggota BK Rahmayeni, Mustar dan J Ambarita, berjanji akan memberikan jawaban atas surat terbuka terbuka tersebut

Surat terbuka itu ditandatangani lima elemen masyarakat yakni Hambali, Indra Sahputra, M. Ridwan, Arianto dan Mukhtaruddin. ***