SIAK SRI INDRAPURA – Misbahuddin Gasma menegaskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal lumrah dalam demokrasi Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Misbahuddin menanggapi adanya pihak-pihak yang belum menerima hasil Pilkada Siak 2024 dan memilih menempuh jalur MK.

Misbahuddin adalah kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak nomor urut 3, Alfedri-Husni Merza, yang menjadi pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Siak 2024. Sidang pertama PHPU Siak digelar Kamis (9/1) malam.

“Perlu saya sampaikan bahwa MK dibentuk untuk menjamin tidak ada produk hukum yang menyimpang dari koridor konstitusi. Hak-hak konstitusional warga negara harus terkawal dan terjaga,” ujar Misbahuddin, Sabtu (11/1).

Menurutnya, secara garis besar MK hadir untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Nah, apakah yang dilakukan pemohon salah? Tentu tidak. Sebab yang dibawa ke MK adalah mandat rakyat yang meminta keadilan. Jadi, tidak perlu panik,” tegasnya.

Kritik atas Tuduhan TSM

Misbahuddin juga mengkritik tuduhan terkait perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang seringkali diarahkan kepada petahana. Menurutnya, cara berpikir seperti itu tidak tepat.

“Jadi, semua petahana yang menang di Pilkada serentak 2024 disebut TSM? Kalau begitu, cara berpikirnya kacau. Kalau kami menduga TSM dilakukan KPU dan pihak-pihak terkait lainnya, apakah itu salah? Dalam berkontestasi, petahana di Siak memberikan contoh yang baik, sehingga ada pihak yang merasa leluasa melakukan tindakan tidak prosedural,” paparnya.

Misbahuddin mengimbau semua pihak untuk menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara.

“Pada dasarnya, pemohon menghormati setiap keputusan KPU. Namun agar keputusan tersebut tidak keliru dan benar-benar mencerminkan suara rakyat, maka diuji di MK. Apa itu salah?” jelasnya.

Ia juga mengecam tindakan provokasi yang mengajak masyarakat melawan konstitusi.

“Yang salah itu memprovokasi masyarakat untuk melawan konstitusi. Nah, itu yang disebut sebagai kejahatan intelektual,” tutupnya. ***