PEKANBARU, GORIAU.COM - Meski berdampak positif untuk mengikat anggota DPRD Riau yang suka bolos dan tak masuk ke kantor DPRD, pembuatan jadwal piket untuk anggota legislatif harus dibicarakan dibahas dulu di rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau. Persetujuan Banmus akan menjadi penting agar seluruh anggota mematuhinya.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi, Kamis (18/4/2013). Sebagai pimpinan, dirinya sangat setuju adanya kewajiban salah seorang anggota berada di gedung dewan.

''Pada prinsipnya, saya selaku pimpinan di DPRD Riau tentunya sangat mendukung wacana dari BK tersebut. Pasalnya, melihatbelakangan kerap terjadi kekosongan di gedung DPRD bisa memperburuk citra DPRD karena masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tidak diterima anggota dewan karena tak satu pun anggora legislatif ada di gedung DPRD, jadi kita sangat setuju,'' tegasnya.

Namun untuk menerima dan melanjutkan inisiatif dari BKtersebut, tambahnya, tentunya masih perlu dibicarakan dengan sejumlah pimpinan di lembaga itu. Dia mengatakan, usulan tersebut harus dibawa pada Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau, sehingga nantinya keputusan dibuat dapat ditaati secara bersama.

''Kita bicarakan dulu itu dengan sejumlah pimpinan. Baik itu sayaselaku Ketua DPRD Riau dan Wakil Ketua DPRD Riau serta sejumlahpimpinan fraksii,'' tuturnya.

Politisi Golkar inipun menjelaskan, sebenarnya wacana adanya piket diusulkan BK DPRD Riau tersebut, sebelumnya sudah ada dibentuk. Namun, sebut Johar, sebelumnya hanya sebatas unsur pimpinan saja. Dimana untuk 10 hari pertama di bulan itu jika Ketua berhalangan, yang piket adalah Wakil Ketua Thamsir Rachman.

''Begitu pula untuk 10 hari kedepanya, jika Ketua DPRD Riau berhalangan, maka yang piket itu Wakil Ketua Taufan Andoso Yakin. Dan untuk 10 hari penutupanya bulan itu yang piket adalah Wakil Ketua Almainis," katanya seraya menjelaskan memang dengan kondisi seperti sekarang ini kurang berjalan dengan optimal. (rdi)