PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan, Sugianto mengungkapkan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) yang beroperasi di Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan telah lama disorotinya, yakni sejak dirinya duduk di Komisi II DPRD Riau.

Menurutnya apa yang menjadi tuntutan para Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FMPPM), Pelalawan saat berunjukrasa di Kantor Wilayah BPN Riau pekanlalu yang meminta pencabutan HGU PT TUM karena ada dugaan praktik maladministrasi penerbitan IUP-B, ada benarnya.

''Kasus ini harus serius disikapi, dulu persoalan ini juga menjadi sorotan Komisi II, banyak pihak yang terlibat dalam persoalan ini, Menteri ATR/BPN harus tegas agar persoalan tidak berlarut-larut," katanya, Selasa (25/10/2022).

Dikatakannya, persoalan HGU PT TUM ini sejak awal bermasalah, seperti terbitnya Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) tanpa ada dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

"Jelas HGU-nya cacat hukum dan terjadi maladministrasi. Saya minta aparat penegak hukum usut dugaan ini," pintanya.

Politisi PKB ini menduga dalam praktik maladministrasi penerbitan IUP-B PT TUM, ada oknum pejabat instansi terkait yang terlibat,

"Tentu ada pejabat yang terlibat sehingga IUP-B PT TUM bisa dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan," ucapnya.

Sugianto berharap persoalan tersebut segera dituntaskan apalagi melihat kondisi masyarakat makin panas karena beberapa bulan belakangan perusahaan telah mulai menebang hutan alam dan tentunya akan lahan merusak gambut di Pulau Mendol.

''Kita tidak ingin konflik masyarakat dengan PT TUM kian menjadi-jadi, tentunya harus ada langkah tegas dari Menteri ATR/BPN untuk mencabut HGU PT TUM,'' imbuhnya. (kl2)