PEKANBARU, GORIAU.COM - Dinasti politik dan kekuasaan di Riau menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dua bulan terakhir. Pasalnya, mulai dari era Rusli Zainal hingga Annas Maamun, kedua-duanya dinilai sama-sama membangun dinasti kekuasaan dan politik untuk keluarga dan kroni atau tim sukses. Bedanya, Annas Maamun, untuk sementara, dinilai gagal melakukannya diam-diam dan mudah terendus dan akhirnya diketahui rakyat, sementara Rusli Zainal berhasil membangun dinasti politik dan keluarga tanpa ada yang menghujat.


Direktur Badan Advokasi Publik, Rawa El Amady dalam diskusinya dengan GoRiau.com, Sabtu (19/4/2014) malam mengatakan, sebenarnya dinasti politik di Pemerintahan Riau dimulai di era Gubernur Saleh Djasit, hanya saja kuantitasnya berbeda. Di era Saleh Djasit, dinasti masih sebatas untuk kroni-kroni dan tim sukses, belum membawa-bawa keluarga.


''Dii era Rusli Zainal, dinasti politik berkembang pesat namun masyarakat tidak mengetahui dan tidak menjadi bahan pergunjingan karena tak terekspose ke media, saat itu, RZ bukan hanya membawa kroni dan tim sukses ke pemerintahan tapi juga memboyong seluruh keluarga dan sanak famili. Di era Rusli Zainal, hampir semua jabatan penting diisi oleh orang-orang Indragiri Hilir, keluarga, famili hingga tim sukses. Mereka bukan saja mengisi jabatan struktural, tapi juga fungsional bahkan semua lembaga/komisi/hingga badan-badan adhock dan BUMD, tak ada ruang untuk orang lain yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan berbuat bagi daerah,'' ujar Rawa.


Secara jumlah orang yang dibawa ke pemerintahan di era Rusli Zainal justru lebih banyak. RZ membangun dinasti untuk keluarga, famili dan kroni meski tidak membawa anak dan menantu. ''Saat itu, anak Rusli Zainal masih kecil-kecil, berbeda dengan Annas Maamun, tapi jumlah anggota keluarga RZ, baik dari istri pertama dan kedua, sama-sama banyak menguasai pemerintahan apalagi kroni-kroninya mengisi seluruh lembaga hingga BUMD. Sementara Annas Maamun, anaknya banyak, dan tentu menantunya juga banyak. Tapi secara jumlah, saya rasa, RZ lebih banyak membawa ketimbang Annas, apalagi RZ berkuasa dua periode,'' tegasnya.


Lantas kenapa saat RZ berkuasa isu dinasti politik tidak menjadi sorotan di tengah masyarakat? Rawa El Amady mengatakan, saat itu, RZ berhasil menguasai media terutama media yang pembacanya banyak atau bertiras besar baik media televisi, cetak dan online. ''Hampir semua media cetak dan televisi di era RZ tumbuh subur dan makmur, tak ada yang kritis, semuanya aman dan terkendali,'' tambahnya.


''Sementara saat Annas Maamun berkuasa, terjadi perubahan dalam perkembangan media massa. Jika dulu media pembangun opini publik di Riau dikendalikan oleh televisi dengan pemirsa yang banyak dan media cetak dengan oplah besar, sekarang justru berubah. Dengan kemajuan teknologi gadget dan internet, kini media online sudah menggeser keberadaan media cetak. Media alternatif ini mampu menshare berita-berita dengan sangat cepat kepada ratusan ribu pembaca dalam waktu yang sangat singkat, media ini gratis, mudah dan murah. Sementara di era RZ, media online di Riau belum berkembang pesat meski sudah ada, namun belum begitu dikenal masyarakat,'' tambahnya.


Dengan perkembangan media yang begitu pesat terutama online, tambahnya, Annas Maamun tentu tidak siap. Apalagi orang-orang Annas umumnya bukanlah orang yang bisa mengikuti teknologi informasi dan internet, mereka adalah tenaga-tenaga konvensional yang umumnya gagap teknologi alias gaptek. ''Jadi menurut saya, tantangan RZ tidak seberat yang dihadapi Annas Maamun terutama dalam membangun opini di media,'' tegasnya.


Lantas bagaimana memberangus dinasti politik di Riau? Menurut Rawa El Amady, rakyat dan media harus menjadi pengontrol terhadap seluruh aktifitas pemerintahan. Rakyat harus berani memperkarakan penguasa ke jalur hukum dan didukung media untuk mempublikasikan. ''Jika rakyat hanya diam dan menghujat, saya rasa tidak ada efek jera, rakyat harus berani membawa semua tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ke ranah hukum,'' tegasnya.


Bukan hanya untuk Pemerintahan Provinsi Riau, tapi seluruh kabupaten dan kota, karena tindakan KKN dan membangun dinasti juga terjadi di seluruh kabupaten di Riau. ''Jadi rakyat harus berani membawa perkara KKN bupati, walikota dan gubernur ke meja hijau, jika tidak, pembangunan dinasti akan terus berlangsung,'' harapnya.


Menurut Rawa El Amady, tindakan membangun dinasti politik dan pemerintahan itu tidak bisa dianggap biasa, tindakan itu melanggar Undang-undang dan prinsip reformasi. ''Jadi siapa saja yang jadi gubernur, mau Annas, Herman, atau yang jadi bupati dan walikota tetap saja akan membangun dinasti politik dan kekuasaan, jika rakyat tidak berani melawan dan membawanya ke ranah hukum,'' tutupnya. ***