JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, meminta Mensos Risma tepati janjinya memberikan bantuan Bansos kepada Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi.

Demikian diungkapkan Jamiludin Ritongan, menanggapi pernyataan Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi yang meminta Menteri Sosial Tri Rismaharani untuk menepati janjinya memberikan bansos.

"Waktu itu, Risma berjanji dalam satu bulan bansos akan diterima SAD, bahkan menurut Ngelembo, salah satu Kepala Suku atau Tumenggung SAD, Risma menjanjikan akan memberikan bansos sebulan usai dirinya berkunjung ke Jambi," ujarnya, Selasa (04/5/2021).

Kekecewaan SAD kata Dia, dapat dipahami mengingat yang dipegang orang desa itu ucapannya. "Bagi mereka, janji lisan Risma akan memberi Bansos dalam satu bulan ya harus ditepati," tegasnya.

Bagi mereka ujar Ritonga, janji adalah utang yang harus dibayar. "Ketika waktu satu bulan terlampaui, mereka dengan polosnya akan menagih. Hal itulah yang sekarang diminta SAD kepada Risma," tukansya .

Jika janji tidak terpenuhi katanya lagi, maka SAD akan menilai Risma pembohong. "Penilaian semacam ini tentu sangat menohok bagi setiap orang, apalagi untuk seorang pejabat negara. Risma dengan sendirinya sudah tidak lagi dipercaya oleh SAD. Kalau pejabat sudah tidak dipercaya, tentu kredibilitasnya juga ikut anjlog. Padahal, seorang pejabat hanya akan dihormati dan diikuti oleh rakyatnya bila ia masih dipercaya," paparnya.

Jika seorang pejabat sampai diberi predikat si raja bohong kata Ritonga. Maka Pejabat tersebut dengan sendirinya sudah tidak akan dianggap lagi oleh rakyatnya. "Apa yang dilakukan Risma setidaknya menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya. Pejabat jangan mudah berjanji kepada rakyatnya, apalagi sampai menjanjikan waktu realisasinya," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan GoNews.co, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharani mengunjungi Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi pada pekan kedua Maret 2021. Menurut Ngelembo, salah satu Kepala Suku atau Tumenggung SAD di sana, Risma berjanji memberi bantuan sosial paling tidak sebulan dari momen kunjungan itu.

"Ibu Menteri janji satu bulan, tapi sampai saat ini 'ndak ado'. Kalau begini kan pencitraan saja bu menteri ini," kata Ngelembo kepada GoNews.co, Kamis (29/4/2021).

Jika menghitung waktu, maka penantian SAD memang sudah lebih dari sebulan yang dijanjikan.

"Ibu Menteri janji ketika KTP sudah, "mangkonyo" ngirim bantuan corona tapi sampai sekarang "ndak ado". "Katonyo" satu bulan. Itu lah yang saya minta Bapak sampaikan pada pemerintah," kata Ngelembo.

Selama ini, orang rimba Suku Anak Dalam difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (Warung Informasi Konservasi) ketika berhajat kepada pemerintah mengenai hak-hak mereka. Terkait keterlambatan bantuan sosial ini, kata Ngelembo, Warsi juga tengah berupaya memfasilitasi.

Tidak hanya Bansos, sebelumnya Kementerian Sosial juga berjanji akan membuka akses internet untuk masyarakat yang tinggal di kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) termasuk wilayah yang dihuni Suku Anak Dalam di Jambi, demi memperkuat pemberdayaan sosial masyarakat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini pada beberapa waktu lalu telah menjajaki kemungkinan meningkatkan akses kawasan 3T, khususnya pembangunan akses jalan dan jaringan internet bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate.

"Pak Menteri Kominfo sudah menyanggupi untuk membantu menyediakan sambungan internet untuk daerah-daerah terpencil yang nanti akan kami tentukan bersama. Jadi nanti di kawasan Suku Anak Dalam di Jambi akan dibuka sambungan internet. Selanjutnya juga akan dibuka di NTT dan di Papua," ujar Risma.

Selain itu, mantan Wali Kota Surabaya itu mengupayakan pembentukan akses transportasi dengan dukungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dengan terwujudnya koneksitas itu, Risma optimistis akan meningkatkan peluang kemajuan bagi daerah 3T dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Informasi mengenai penantian Suku Anak Dalam akan pemenuhan janji Menteri juga sudah disampaikan wartawan kepada Kehumasan Kemensos RI. Termasuk, menawarkan kontak Tumenggung Ngelembo jika Kemensos di bawah pimpinan Risma berkeinginan untuk mengonfirmasi, tapi hingga berita ini dimuat, Humas Kemensos hanya berjanji akan mengecek isu tersebut. "Mohon izin. Besok kami komunikasi lagi," jawab salahsatu humas di Kemensos.***