PEKANBARU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Intsiawati Ayus menilai polemik bantuan keuangan pemerintah provinsi Riau untuk infrastruktur jalan yang dinilai kurang optimal terjadi akibat komunikasi yang kurang pas antara pemerintah provinsi dengan kepala daerah kabupaten/kota. Pemprov seharusnya bisa membangun komunikasi yang efektif guna memastikan pengelolaan bantuan lebih tepat sasaran.

"Seharusnya pemerintah Provinsi Riau itu bisa komunikasi dengan baik dengan kepala daerah kabupaten/kota terkait bantuan infrastruktur jalan ini," ujar Instiawati Ayus kepada GoRiau.com, Jumat (28/4/2023)..

Ia mengungkapkan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 153.901.934.773 perlu dikomunikasikan dengan baik kepada 12 kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

"Kan bantuan tersebut ada 5 kali dalam masa kepemimpinan gubernur, jadi kan bisa dibagi 3 setiap per satu kali anggaran dalam setahun. Jadi, kan bisa bermanfaat kalau cuma belasan milyar untuk jalan, paling bisa buat poles-poles dikit, itupun kalau bisa," jelas Intsiawati Ayus.

Menurutnya, pemerintah provinsi Riau harus mengajak bupati dan walikota untuk berkomunikasi agar bisa bergantian menerima bantuan Bankeu khusus tersebut. Hal ini, selain membuat bantuan lebih bermanfaat, juga menjadi ajang mempererat komunikasi di tatanan kepala daerah.

Terakhir, Intsiawati Ayus menegaskan bahwa pemerintah provinsi Riau perlu lebih fokus dalam menyelesaikan masalah, bukan memeliharanya. "Pemerintah provinsi Riau ini suka memelihara masalah dibandingkan menyelesaikan masalah," tutup Intsiawati Ayus. ***