JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengungkap fakta mengejutkan terkait skandal pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Anggaran pendidikan disinyalir bocor hingga menyentuh angka Rp1,5 triliun akibat dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ke meja hijau.

Fakta tersebut dibeberkan langsung oleh Auditor BPKP sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook Dedy Nurmawan Susilo saat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan. Menjawab rentetan pertanyaan, saksi merincikan pembengkakan anggaran yang terjadi secara beruntun selama periode 2020 hingga 2022.

"Dari Rp1,5 triliun kerugian yang dihitung oleh ahli itu bisa breakdown per tahunnya 2020 berapa, 2021 berapa, dan 2022 berapa?" tanya jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menanggapi hal itu, Dedy memaparkan angka pasti dari kerugian proyek bernilai fantastis tersebut.

"Kami break down untuk 2020 itu kerugiannya sebesar Rp127,9 miliar, rinciannya ada di laporan kami. Untuk di 2021 itu kerugiannya sebesar Rp544,596 miliar. Lalu di 2022 kerugiannya sebesar Rp895,304 miliar," papar Dedy.

"Sehingga total dari tiga tahun tadi dari 2020, 2021 dan juga 2022 kerugiannya sebesar Rp1,5 triliun," tambahnya.

Praktik culas ini berakar dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya, Senin (5/1/2026). Eks pejabat tinggi pendidikan itu dituduh memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dari megaproyek Chromebook serta Chrome Device Management.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Perbuatan melawan hukum ini diduga dirancang secara sistematis bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, serta mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah. Bahkan, aliran dana panas ditengarai mengalir dan memperkaya 25 pihak lain, baik dalam kapasitas perorangan maupun korporasi.

Secara keseluruhan, catatan jaksa menunjukkan total kerugian negara dari perkara ini melonjak menembus Rp2,1 triliun. Angka akumulasi tersebut berasal dari selisih kemahalan harga unit laptop sebesar Rp1,5 triliun, ditambah pengadaan program manajemen perangkat yang dinilai tidak bermanfaat senilai Rp621 miliar, merujuk pada kurs terendah sepanjang periode Agustus 2020 hingga Desember 2022.***