PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas, Senin (13/4/2026), di ruang rapat Komisi III DPRD Riau.

Dalam rapat tersebut, Komisi III menegaskan bahwa PI 10 persen tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari hasil produksi migas, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi daerah dalam pengawasan aktivitas perusahaan. Hal ini mencakup transparansi data eksplorasi, besaran operasional, hingga kewajiban pembayaran kepada negara.

“PI 10 persen ini bukan sekadar bagi hasil. Kita juga harus tahu berapa eksplorasi mereka, berapa operasionalnya, dan berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara,” ujar Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, SH MSi, usai rapat yang digelar tertutup.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan PHR, nilai operasional perusahaan mencapai sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16 triliun per tahun. Sementara itu, biaya operasional berada di kisaran 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp25 triliun per tahun. Dengan demikian, total perputaran dana (cash flow) PHR di Riau diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahunnya.

Namun, politisi Gerindra tersebut menilai besarnya nilai perputaran dana itu belum berbanding lurus dengan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau. Jika dibandingkan dengan APBD Riau yang hanya sekitar Rp8,3 triliun, geliat ekonomi dari proyek pemerintah justru dinilai lebih terasa di tengah masyarakat.

“Kita melihat proyek pemerintah saja dengan anggaran sekitar Rp2,5 triliun yang langsung menyentuh masyarakat sudah menimbulkan dampak ekonomi. Tapi PHR dengan nilai hingga Rp40 triliun, kok tidak terlihat geliatnya di masyarakat?” ujarnya.

Komisi III pun mendalami kemungkinan bahwa perputaran dana tersebut hanya bersifat transaksi tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal. Hal ini juga memunculkan dugaan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang terlibat bukan berasal dari Riau.

Untuk itu, DPRD menegaskan agar ke depan tidak ada lagi praktik yang disebut sebagai “proyek arisan”, yakni pola pembagian proyek yang diduga telah ditentukan secara bergiliran. Seluruh proyek di lingkungan PHR diminta dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berpihak kepada pelaku usaha lokal.

“Kita tidak ingin ada proyek arisan. Semua harus terbuka dan memberi kesempatan kepada daerah. Tidak ada alasan lagi kenapa harus dari luar daerah,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti dua aspek utama yang harus menjadi manfaat dari investasi di Riau, yakni penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pajak. Jika kedua hal tersebut tidak optimal, maka daerah dinilai hanya akan menerima dampak lingkungan dari aktivitas industri migas.

Dari sisi tenaga kerja, PHR melaporkan jumlah pekerja di Riau sekitar 2.000 orang, termasuk 1.414 pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dari jumlah tersebut, sekitar 72 persen merupakan tenaga kerja asal Riau.

Meski demikian, Komisi III tetap meminta data yang lebih rinci, termasuk terkait proyek-proyek bisnis yang nilainya mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun, guna memastikan sejauh mana keterlibatan pelaku usaha lokal.

DPRD menegaskan akan terus mendalami persoalan ini agar keberadaan industri migas benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Riau, bukan sekadar aktivitas ekonomi tanpa dampak nyata.

Lebih lanjut, Edi Basri menekankan bahwa program pembinaan masyarakat harus benar-benar dirasakan oleh warga di wilayah eksplorasi dan penambangan. Menurutnya, kehadiran investasi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.

“Manfaat program itu harus diberikan kepada masyarakat lokal, bukan kepada pihak luar. Jangan sampai ada ‘orang gendongan’ dari luar daerah yang justru mengambil kesempatan, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan bagian,” ujarnya.

“Karena pada akhirnya, esensi dari sebuah investasi adalah memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha,” tutupnya. ***