JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Marjani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

Pantauan di lokasi, Senin (13/4/2026), Marjani keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tersangka digiring petugas menuju mobil tahanan dengan kondisi kedua tangan diborgol.

Sebelum memasuki kendaraan, Marjani membantah keterlibatannya dalam pusaran kasus korupsi tersebut dan mengklaim dirinya tidak bersalah.

"Tidak ada, saya hanya dicatuti saja nama saya," bantah Marjani.

Alasan pencatutan nama itu pula yang mendorongnya sempat mengajukan gugatan terhadap KPK ke pengadilan usai status hukumnya dinaikkan menjadi tersangka.

"Karena saya merasa nama saya dicatut," sambungnya.

KPK sebelumnya mengumumkan penetapan Marjani sebagai tersangka baru kasus pemerasan ini, Senin (9/3/2026) lalu.

"Hari ini KPK memanggil para pihak dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka baru, yaitu MJN yang merupakan ajudan dari Gubernur Riau," terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Langkah hukum terhadap ajudan gubernur ini menegaskan komitmen penyidik untuk terus mendalami perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara menyeluruh.

"Penetapan tersangka baru ini artinya mengonfirmasi bahwa penyidikan perkara masih akan terus berlanjut. Kita masih akan melihat bukti-bukti baru lainnya untuk kemudian melihat ya, dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi," urainya.

"Mengingat peristiwa tangkap tangan sering jadi entry point bagi KPK untuk melihat apakah praktik-praktik serupa juga terjadi di sektor-sektor lainnya di wilayah Riau," tambah Budi.

Sementara itu, proses penyidikan terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, atas dugaan pemerasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR Riau telah rampung dan siap disidangkan.

"Hari ini, Senin (2/3/2026), penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, telah dinyatakan lengkap atau P21, dan limpah ke tahap penuntutan," jelas Budi.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid awal November 2025. Praktik korupsi ini diduga berupa ancaman dan permintaan uang yang disebut sebagai jatah preman senilai Rp7 miliar dari para bawahan. Penyerahan uang haram itu tercatat terjadi sebanyak tiga kali, yakni Juni, Agustus, dan November 2025.

Sebelum menjebloskan Marjani ke tahanan, KPK telah lebih dulu menetapkan tiga orang tersangka utama, yakni:

- Gubernur Riau, Abdul Wahid

- Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan

- Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam

***