
PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dalam rangka rekapitulasi penghitungan hasil verifikasi faktual berkas dukungan pasangan Wan Abu Bakar-Isjoni sempat memanas. Sebab, tim pemenangan WIN tidak bisa menerima jumlah dukungan yang ditetapkan KPU.
Dari jumlah dukungan tersebut, pasangan WIN dinyatakan tidak lolos untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Adapun jumlah kekurangan dukungan WIN sebanyak 22.940 suara.
Tim WIN mengklaim penyebab kekurangan suara tersebut terjadi adanya pemberlakuan tabel bantu oleh KPU di tiga kabupaten. "Apa dasar KPU memberlakukan tabel bantu ini? Kenapa hanya tiga kabupaten?," tanya Werkanis sambil berdiri.
"Kalau kami lihat, ini ada semacam permainan dari pihak KPU yang tidak menginginkan WIN lolos," lanjutnya. Dari wajahnya, ia terlihat kesal dan kecewa dengan hasil perhitungan suara tersebut.
Beberapa kali KPU kabupaten yang disebutkan Werkanis menjelaskan apa guna dari tabel bantu, namun pihak WIN tidak juga puas dengan penjelasan tersebut. Akhirnya, KPU Indragiri Hilir yang juga diduga WIN memberlakukan tabel bantu berbicara. "Sampai saat ini, saya tidak tahu seperti apa tabel bantu yang saudara maksud," katanya.
Ketua KPU Riau, Edi Sabli mencoba menengahi pihak yang bersitegang. Menurutnya, tabel bantu yang dimaksud yakni semacam bentuk administrasi yang dilakukan PPS untuk disampaikan ke PPK. "Jika tidak ada hal tersebut, apa buktinya PPS sudah melakukan verifikasi faktual," terang Edi Sabli.
Perdebatan semakin memanas ketika pihak WIN menuding KPU Riau tidak independen dalam bersikap. "Anda ini kan KPU, harusnya independen dan tidak memihak, kalau seperti ini anda menzholimi kami," ujar Werkanis dengan lantang.
Namun, Tengku Edi Sabli cepat meredam perdebatan tersebut. Sekali lagi Edi Sabli menegaskan pasangan WIN tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. "Kita tidak bisa menunda-nunda lagi, tanggal 1 Agustus kita akan cetak surat suara," tegas Edi Sabli.
Merasa tidak puas, tim WIN akan melaporkan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).(san)