JAKARTA – Pemeriksaan perwakilan Universitas Gadjah Mada dalam sidang sengketa informasi publik Komisi Informasi Pusat (KIP) memunculkan rangkaian jawaban “tidak ada” ketika majelis mendalami prosedur legalisasi ijazah Presiden Joko Widodo. Sidang berlangsung di Jakarta, Senin (17/11/2025), dengan sorotan kuat pada ketiadaan dokumen aturan yang dinilai penting oleh pemohon.

Sidang ini diajukan Koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang beranggotakan akademisi, aktivis, dan jurnalis. Hadir sebagai termohon perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulyn, langsung menyinggung keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) legalisasi ijazah pada masa kuliah hingga momen pencalonan presiden. “SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi?” tanyanya.

“Enggak ada,” jawab perwakilan UGM.

Kampus menyampaikan bahwa Jokowi memang pernah mengajukan legalisasi ijazah, tetapi tidak memiliki SOP tertulis sejak periode kuliah di Fakultas Kehutanan (1980–1985) hingga pendaftaran capres 2014 dan 2019. Aturan akademik pada masa itu disebut hanya berbentuk buku panduan tanpa format standar sebagaimana SOP masa kini.

Perwakilan UGM menjelaskan, “Kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedural yang kita maknai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Proses aturannya dalam bentuk buku panduan, tapi memang tidak spesifik menjelaskan hal yang diminta pemohon.”

Majelis kemudian menelusuri isi buku panduan tersebut, tetapi jawaban yang disampaikan dinilai belum memberikan gambaran menyeluruh. UGM menyebut buku itu hanya memuat kurikulum dan aturan drop out, sementara aspek lain seperti Kuliah Kerja Nyata harus dikonfirmasi ke fakultas.

“Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada enggak? Aturan DO?” tanya Rospita.
“Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada,” jawab UGM.

Ketika ditanya soal KKN, perwakilan kampus kembali tidak memberikan kepastian. “Untuk KKN, kalau dari kami belum bisa memastikan karena itu yang menguasai adalah fakultas.”

Pemeriksaan berlanjut hingga majelis menyoroti ketiadaan aturan mengenai penanganan data akademik. “Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya enggak ada ya...” ucap perwakilan UGM.

Sidang kemudian menutup pemeriksaan dengan penegasan bahwa SOP legalisasi ijazah pada periode 1980–1985 memang tidak tersedia dalam bentuk yang diminta pemohon. “Iya, kalau untuk yang bentuknya SOP enggak ada,” ujar perwakilan UGM menutup keterangannya. ***