SIAK – Arfan Usman, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, berpartisipasi dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi V DPR RI, yang berlangsung di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru, pada hari Jumat (14/7/2023).

Selama pertemuan ini, Arfan Usman selaku Sekda Siak, menyampaikan beberapa proposal dari Pemerintah Kabupaten Siak, diantaranya mencakup beberapa segmen jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

GoRiau

"Ada beberapa segmen jalan nasional di Kabupaten Siak, yang kami minta untuk diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, seperti segmen jalan Nasional Minas - Kandis, dan segmen jalan nasional KM 11 Buatan - Buton", ucap Arfan.

Muhammad Iqbal, pemimpin delegasi Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V, mengatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari pengawasan terhadap eksekusi proyek yang berkaitan dengan APBN dan terkait dengan Komisi V.

GoRiau

Komisi V DPR RI juga berkeinginan untuk mendengar aspirasi dan input dari para pemimpin daerah di Provinsi Riau tentang program-program yang mungkin sedang berlangsung atau yang akan diajukan ke Komisi V.

"Kami berharap melalui diskusi ini dapat memberikan input atau proposal kepada kami, terlebih lagi kami tahu bahwa ada dua anggota DPR RI dari Provinsi Riau ini yang menjadi wakil di Komisi V, yaitu Pak Syahrul dan Pak Effendi. Kami berharap bahwa diskusi ini dapat menghasilkan sesuatu yang akan kami diskusikan pada saat kami bertemu dengan kementerian terkait. Hasil dari kunjungan kerja ini akan kami sampaikan dan dibahas dalam rapat komisi," kata Iqbal.

Delegasi Komisi V terdiri dari Anggota DPR RI Effendi Sianipar, Fraksi PDIP Dapil Riau I, Syahrul Aidi Maazat Fraksi PKS Dapil Riau II, Sudjadi PDIP Dapil Jatim VI, Cen Sui Lan Fraksi Golkar Dapil Kepri, Tamanuri Fraksi Nasdem Dapil Lampung II serta Irmawan Fraksi PKB Dapil Aceh I.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga dalam delegasi Komisi V, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia serta Basarnas RI. ***