BENGKALIS, GORIAU.COM - Bupati Bengkalis, H. Herliyan Saleh membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditaja tim penyuluh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Islam Riau (UIR). Acara yang digelar di aula kantor Camat Bengkalis, Rabu (10/9/2014), diikuti perwakilan 28 desa se-Kecamatan Bengkalis.

Dalam arahannya, Bupati menyambut baik kegiatan sosialisasi pertama di Riau ini. Menurut Herliyan, dengan adanya sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan desa yang lebih baik, meminimalisasi tingkat penyelewengan keuangan desa, serta meningkatkan kemampuan kepala desa dan staf untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Lebih lanjut Bupati memaparkan, hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 merupakan sebuah berkah. Diantaranya tentang masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan bisa menjabat sebanyak 3 priode berturut-turut. Kemudian adanya kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per desa per tahun.

"Dua item ini merupakan angin segar dan sekaligus tantangan bagi Kades untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap Bupati.

Terkait kewenangan Kades, menurut orang nomor satu di Negeri Junjungan ini, sebelum lahir UU No. 6 Tahun 2014, Pemkab Bengkalis telah terlebih dahulu memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada Kades dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

"Kita telah mengucurkan dana program pembangun desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), dana untuk pembangunan infrastruktur desa melalui Intruksi Bupati Program Penguatan Infrasktruktur Pedesaan (INBUP PPIP) sebesar Rp1 miliar per desa per tahun. Kemudian untuk penguatan ekonomi kerakyatan berupa program UED-SP sebesar Rp1 miliar per desa setiap tahun. Uang yang bergulir di desa saat ini rata-rata berkisar Rp4 miliar," papar Bupati. (jfk)Â