TELUKKUANTAN - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dissos PMD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau kembali menggandeng perusahaan swasta untuk pengembangan desa.

Kali ini, perusahaan yang dibawa adalah Nikola Indonesia Grup (NIG), sebuah perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang aplikasi digital.

Perusahaan ini akan membantu desa dalam hal sistem administrasi digital, pengembangan IT BUMDes dan Pendampingan BUMDes.

Muhammad Pailus, CEO NIG dalam pemaparannya menyatakan perusahaannya sudah membangun desa pintar dengan pilot project pertama di Desa Ponggok, Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Ads
"Desa ini menjadi desa terbaik se-Indonesia denga PAD tahun 2016 mencapai Rp16 miliar," ujar Pailus di hadapan Bupati Mursini, Jumat (14/6/2019).

Selain bupati, juga hadir Asisten I Muhjelan, Asisten III Agusmandar, Plt Kepala Dissos PMD Napisman serta sejumlah camat dan kepala desa.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing ini, Pailus mengharapkan desa yang ada di Kuansing semakin maju dan meningkatkan pelayanan publik.

"Nantinya yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah desa sebagai pelaksana, dan Pemda yang membantu lewat regulasi," ujar Pailus.

Program yang ditawarkan NIG disambut baik oleh Bupati Mursini. Ia mengharapkan, aplikasi yang akan dibangun NIG terintegrasi dengan Pemkab Kuansing sehingga meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Saya berharap, ada desa yang berani tampil beda dengan mengedepankan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Mursini.

Di tempat yang sama, Napisman menyatakan aplikasi digital sangat penting karena ke depan pelayanan pemerintah akan berbasis data digital.

Dikatakan Napisman, seluruh desa di Kecamatan Singingi Hilir sudah melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia aplikasi sejenis.

Sebelumnya, Dissos PMD juga telah membawa perusahaan swasta ke desa, yakni Icon+. Perusahaan tersebut telah membangun jaringan internet di tingkat desa.

Namun, dalam perjalanannya, kerjasama antara Icon+ dan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik. Terbukti, banyak desa yang memutuskan kontrak kerjasama dengan Icon+.***