
RENGAT – Pelaksanaan sidang perkara perdata yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kali ini berbeda dengan perkara perdata lainnya.
Bahkan, perkara dengan nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Rgt itu, cukup banyak mendapat perhatian dan menjadi buah bibir masyarakat Inhu, serta menjadi pembahasan hangat di sejumlah group whatsApp.
Berbagai penilaian yang beragam hingga persepsi negatif bermunculan atas perkara sengketa tanah tersebut, dan bahkan seakan memojokan institusi PN Rengat.
Yang mana, perkara perdata yang sontak menjadi pembahasan hangat tersebut terjadi antara penggugat atas nama Priyayong Oktaris alias Oyong, warga Kecamatan Rengat, dengan Mastur dan Indrawati selaku tergugat. Sedangkan BPN Inhu merupakan turut tergugat.
"Saya mengunggah perkara yang saya hadapi ini, bukan untuk tujuan tertentu melainkan agar penegak hukum berjalan lurus dan berpihak kepada kebenaran," ujar Ayong, Kamis (3/10/2024) kepada sejumlah awak media di Pematang Reba.
Perkara tersebut merupakan gugatan orang perorangan dengan turut tergugat instansi pemerintah dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) Inhu selaku pihak yang menerbitkan sertifikat atas objek sengketa tersebut.
Yang mana duduk perkaranya sebut Ayong, dirinya memiliki sebidang tanah atau lahan yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Talang Jering, Kecamatan Rengat Barat seluas kurang lebih 2,6 Ha. Dan ketika hendak dikelola, seseorang atas nama Mastur yang juga warga Kecamatan Rengat mengakui bahwa lahan atau objek tersebut merupakan milik dirinya.
Setelah dilakukan berbagai upaya mediasi untuk penyelesaian, namun tidak mendapatkan titik temu. "Mastur bersikeras bahwa dirinya merupakan pemilik yang sah, begitu juga saya. Karena memang bahwa tanah atau objek itu merupakan tanah milik saya yang saya dapat dengan cara beli," tutur Ayong.
Atas hal itu, Ayong mengajukan gugatan perdata ke PN Rengat dengan perkara nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Rgt. "Dan ketika memasuki agenda persidangan, disitu saya menilai ada kejanggalan, yakni ada rangkaian persidangan yang tidak dijalankan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut."
"Rangkaian persidangan yang tidak dilakukan majelis yaitu, sidang dengan agenda pemeriksaan setempat atau PS yang tujuannya adalah, menemukan alat bukti dengan melakukan pengukuran objek," tutur Ayong.
Hingga sidang memasuki agenda kesimpulan dan pembacaan putusan, majelis hakim tidak pernah melakukan PS. "PS tidak pernah dilakukan, tiba-tiba langsung putusan. Dan saat pembacaan putusan, saya memilih keluar dari ruang sidang PN Rengat, dan ini saya lakukan sebagai bentuk penolakan jelang putusan agar sidang lapangan dapat diagendakan," ungkapnya.
Setelah putusan sidang dilakukan majelis hakim pada, Rabu (2/10/2014) dengan putusan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard (NO). "Atas putusan NO itu, saya akan kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ulang dengan harapan tahapan sidang harus sesuai prosedur," pungkasnya.
Menjawab hal itu, juru bicara PN Rengat, Petrus Arjuna Sitompul mengatakan bahwa, sidang perkara perdata antara Priyayong dengan tiga tergugat Mastur, Indrawati serta BPN sudah diputus majelis hakim.
"Perkara itu disidangkan oleh majelis hakim dengan hakim Ketua Adityas Nugraha, dibantu dua hakim anggota, Wan Fery Padly dan Santi Puspita S," ucapnya.
Dimana sidang perdata itu sebutnya, sudah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan. Bahkan sidang lapangan atau pemeriksaan setempat dilaksanakan pada hari Jumat (26/7/2024) lalu.
"Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara yang saya cek, proses persidangan sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya. ***