PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Riau, Hardianto angkat bicara terkait Blok Rokan yang mulai dilirik banyak pihak, salah satunya oleh LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) yang berencana ikut berpartisipasi dengan BUMA (Badan Usaha Milik Adat).

Dikatakan Hardianto, dirinya sebenarnya tidak mau berbenturan dengan pihak LAMR, namun dia hanya ingin berbicara sebagai DPRD Riau yang merupakan representasi dari masyarakat Riau.

"Bicara peluang dalam hal keikutsertaan di blok Rokan, tentu secara kelembagaan, kami di DPRD hanya bicara menyangkut dengan Pemprov Riau, dalam hal usaha, tentu kita bicara tentang BUMD. Karena, bicara masyarakat Riau, representasinya kan dua, yaitu Pemprov dan DPRD Riau," ujar Hardianto, Sabtu (6/2/2021).

Yang jelas, sambungnya, terkait Participating Interesting (PI) sebesar 10 persen, berdasarkan regulasi harus dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan berkooedinasi dengan Pemkab atau Pemko yang terdapat sumur minyak.

Terkait adanya keinginan dari masyarakat Riau untuk ikutserta dalam mengelola Blok Rokan di luar PI, termasuk BUMA, Hardianto menyebut semua pihak berhak. Tapi tentunya harus sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya

"Semua masyarakat Riau punya hak ikut berpartisipasi, tapi saya cuma berharap satu hal, kita harus tegak diatas kaki sendiri, jangan payung saja yang kita bawa, selagi ada masyarakat Riau yang berkompeten dan punya kemampuan, silahkan saja. Tapi, jangan sampai kita cuma bawa payung saja, dan ada lain dibelakang itu," tutupnya. ***