PEKANBARU - Penyelenggara Pemilu diwajibkan supaya bersikap independen dan bebas dari pengaruh para peserta Pilkada. Hal ini tentunya, membuat para penyelenggara harus membatasi diri dari calon.

Untuk itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa menjaga etika di depan publik. Terutama, yang berpotensi menimbulkan kecurigaan

"Jangan sampai menimbulkan kecurigaan publik terhadap penyelenggara, seperti berfoto dan ngopi-ngopi dengan pasangan calon kepala daerah. Nge-like postingan di media sosial juga," kata Anggota DKPP, Teguh Presetyo kepada media, Senin (12/10/2020).

Ditambahkan Teguh, Paslon yang tengah bertarung tentu memiliki strategi masing-masing, baik strategi jalur, kasar maupun menyusup. Penyelenggara Pemilu harus punya kepekaan terhadap ini.

Kepekaan ini berkaitan dengan nilai - nilai etik yang tidak hanya tersurat saja, tapi juga tersirat. 

"Misalnya kita ngopi dengan siapa saja itu tak masalah, tapi jika ngopi dengan Paslon itu gak boleh. Kita ngelike siapa saja itu gak apa - apa untuk menunjukkan ekspresi tapi pada saat like ke pasangan calon itu pelanggaran etik. Sama juga dengan berfoto," jelasnya.

"Maka DKPP akan mengumpulkan penyelenggara Pemilu, untuk ditekankan hal-hal tersebut. Kita akan segarkan mereka. Mereka ini udah paham sebenarnya. Tapi paham mereka bisa bergeser karena kepentingan," imbuhnya.

Selain itu, Teguh meminta peran aktif masyarakat terhadap hal - hal yang merupakan pelanggaran bagi penyelenggara Pemilu. Jika ada dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, masyarakat bisa segera melaporkan kepada DKPP untuk segera ditindak.***