PEKANBARU - Proses penanganan perkara mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya, akan segera memasuki babak peradilan. Untuk membuktikan perbuatan pidana Yan Prana, Kejati Riau, telah menyiapkan 10 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu disampaikan oleh Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto, pasca berkas tersangka Yan Prana dinyatakan lengkap, atau P-21 pada 4 Maret 2021. Dan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atasnama Yan Prana Jaya di Rutan Pekanbaru. Dimana, status penahanannya sudah beralih dari penyidik ke Penuntut Umum, pada hari Senin (8/3/2021) lalu.

"Penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan punya kewenangan untuk penahanan 20 hari. Apabila tidak cukup bisa diperpanjang. Mudahan kasus tindak pidana korupsi atas nama YP ini bisa segera dilimpahkan ke PN Tipikor Pekanbaru. Sehingga bisa diketahui apakah yang bersangkutan bersalah ataukah tidak melakukannya, nanti kita ikuti perkembangan sidangnya," ujar Raharjo kepada GoRiau.com, Rabu (10/3/2021) malam.

"Kita siapkan 10 JPU gabungan dari Kejati Riau dan Kejari Siak. Selama proses penanganan perkara ini, sudah 53 orang saksi yang diperiksa. Keterangan mereka dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Itu termasuk ahli," tutupnya.

Untuk diketahui, nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan Yan Prana, mencapai Rp2,8 miliar lebih, yakni Rp2.895.349.844,37. Nilai ini didapatkan berdasarkan koordinasi tim penyidik dengan ahli auditor dari Inspektorat Kota Pekanbaru.

Yan Prana ditetapkan tersangka pada Selasa (22/12/2020) lalu. Ia juga langsung ditahan oleh jaksa hari itu juga, dan dititipkan di Rutan Klas I Pekanbaru.

Dalam proses penanganan perkara, jaksa penyidik memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan Yan Prana, selama 40 hari, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021. Penambahan masa penahanan Yan Prana, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-01/L.4.5/Ft.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang diteken pimpinan Kejati Riau.

Adapun alasan penahanan terhadap Yan Prana sendiri, sifatnya subjektif. Yakni ditakutkan tersangka menghilangkan barang bukti. Termasuk indikasi mencurigakan, dengan melakukan penggalangan-penggalangan saksi.

Yan Prana diketahui melakukan perbuatan korupsi dengan cara pemotongan atau pemungutan setiap pencarian yang sudah dipatok, sekitar 10 persen.

Atas perbuatannya, Yan Prana dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal 12 huruf (e), Pasal 12 huruf (f), UU Tipikor, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***