PEKANBARU - Ketua Forum Pemuka Masyarakat Riau (FKM) drh Chaidir, mengimbau pemerintah tidak memberi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan perkebunan sawit, yang belum kunjung memenuhi kewajibannya. Khususnya bagi perusahaan yang hingga kini belum juga merealisasikan kebun plasma bagi masyarakat.

Hal itu dilontarkannya saat tampil sebagai salah satu pemateri dalam Seminar Nasional Refleksi 79 Tahun Indonesia Merdeka, Riau Dapat Apa?

Kegiatan yang ditaja Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PMR) tersebut dilaksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (29/10/2024). Kegiatan itu dibuka Gubernur Riau pada masanya, Saleh Djasit, yang juga tampil sebagai salah satu pemateri.

Awalnya, Chaidir yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Riau ini memaparkan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, jika ingin memajukan Riau dan menciptakan masyarakat yang makmur.

“Salah satu yang paling penting yang harus dimiliki adakah good will atau keinginan baik untuk memajukan daerah. Tak Hanya kepala daerah, hal yang sama juga harus ada pada anggota Dewan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Riau pada masanya, Eddy Natar Nasution menegaskan, hal ini harus benar-benar diterapkan. Kepala daerah juga seharusnya didukung menjalankan tugasnya, khususnya saat membela kepentingan masyarakat.

Eddy kemudian menuturkan pengalamannya saat membela kepentingan masyarakat Okura, Rumbai. Di mana masyarakat menuntut perusahaan perkebunan sawit di kawasan itu memberikan kebun plasma yang seharusnya diterima masyarakat. Namun kebun plasma tersebut tak kunjung direalisasikan, hingga akhirnya pihak perusahaan mengajukan perpanjangan izin HGU.

Eddy Natar yang ketika menjabat Gubernur Riau, menolak permohonan itu sampai pihak perusahaan menuntaskan kewajibannya.

“Ketika itu, saya merasa sendiri karena tidak ada dukungan. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan tadi harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar berbicara di seminar saja,” tegasnya.

Eddy kemudian menyinggung perihal kebun sawit di Riau yang luasnya mencapai 1,4 juta ha yang diduga tak memiliki HGU.

Menurutnya, kondisi ini juga seharusnya segera dituntaskan. Bahkan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Bayangkan, kalau setiap hektar bisa menghasilkan Ro2 juta owe bulan, berarti ada pendapatan paling tidak sebesar Rp2 triliun per bulan,” terangnya.

Pernyataan itu kemudian direspon Chaidir. Menurutnya, saat ini banyak perusahaan perkebunan sawit yang mengurus perpanjangan izin HGU, karena masa berlakunya sudah selesai.

“Pemerintah seharusnya tidak memberi izin perpanjangan HGU bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya terkait kebun plasma. Masyarakat juga bisa bergerak,” ujarnya lagi.

Dalam sesi lain, kondisi ini juga mendapat sorotan dari pemateri lain. Salah satunya, dilontarkan tokoh nasional Syahganda Nainggolan.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan apa yang tengahbterjadi di Riau, akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya yakin, hal ini akan mendapat perhatian Presiden Prabowo. Hal itu juga telah disampaikannya saat pidato pelantikannya menjadi orang nomor satu di Tanah Air. Ketika itu, Prabowo menegaskan keinginannya meningkatkan kemakmuran rakyat.

“Gerakan yang kita laksanakan saat ini sebenarnya ingin ada perhatian dari pusat. Masyarakat Riau harus cari peluang karena ada kesempatan untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Semntara itu, tokoh lainnya Jumhur Hidayat mengaku merasakan apa yang dirasakan Riau saat ini. Karena itu, pimpinan daerah di Riau, harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Sebab, Riau memiliki SDA yang begitu melimpah.

“Pimpinan di Riau bisa dikatakan kufur nikmat kalau tidak berupaya melakukan upaya ke pusat agar Riau bisa menjadi lebih baik,” tegasnya. ***