PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau, Syamsurizal menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau yang dianggap hanya menguntungkan pejabat BUMD tanpa memikirkan pendapatan untuk daerah.

"BUMD itu harus tahu dasar berdirinya BUMD, tujuannya kan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), BUMD kan dibentuk memakai alokasi anggaran dari APBD, APBD kan uang rakyat, harus ada feedback ke masyarakat dalam bentuk deviden," kata Politisi PAN ini, Minggu (20/6/2021).

Dan kenyataannya, mayoritas BUMD tidak bisa memberikan deviden kepada daerah. Minimnya deviden itu ternyata tidak berdampak kepada penghasilan para pejabat BUMD, dimana mereka tetap mendapatkan gaji dan tunjangan.

"Kenapa deviden tidak dimasukkan dalam item gaji? Maksud saya, gaji itu berdasarkan deviden, jadi mereka harus berjuang keras supaya gaji mereka besar. Bukan mencari gaji besar, tapi deviden tidak ada. Kalau sistem dibiarkan begini terus, tak ada BUMD yang jalan. Karena niat baik tidak ada," jelasnya.

Kalau misalnya deviden tak tercapai, konsekuensinya adalah pemotongan gaji pejabat BUMD. Jangan sampai deviden tidak ada, tapi gaji mereka tetap ada. Itu sama saja dengan uang rakyat dipakai untuk memberikan pekerjaan kepada mereka.

"Kita kan maunya rencana kerja mereka tercapai, harus ada semangat juang, semangat tempurnya, kalau gini mereka santai aja, istilah melayu-nya 'Kerja tak kerja, sibu matus'," tegasnya.

Adapun BUMD terakhir yang disidak DPRD Riau adalah PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), disana DPRD Riau menemukan fakta bahwa keuntungan PER di tahun lalu merupakan hasil dari bunga deposito di Bank Banten, bukan karena kinerja.

"Manajemen bisnis mereka kurang, begitu juga dengan BUMD lain. Kemarin kita juga dapat fakta bahwa PT PER ini bermitra dengan bank lain, bukan Bank Riau dalam pencairan dana nasabah, alasan mereka BRK tidak mensupport kebutuhan nasabah," terangnya.

Dalam waktu dekat, Komisi III akan memanggil seluruh pimpinan BUMD, sehingga tidak lagi ada salah menyalahkan antar sesama pimpinan BUMD. Syamsurizal tak memungkiri ada wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri kinerja BUMD secara komprehensif.

"Iya memang ada kita bicarakan itu (pembentukan Pansus), memang sebaiknya dibuat Pansus, tapi kita jumpakan dulu semua pimpinan BUMD," pungkas Legislator Dapil Rokan Hulu ini. ***