PEKANBARU, GORIAU.COM - Sebelum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/6/2013), Gubernur Riau Rusli Zainal ternyata masih menyempatkan diri untuk mengarahkan camat se-Riau untuk mendukung salah satu bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Penyataan itu disampaikan Rabu (12/6/2013 pada acara sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dihadiri 163 camat se-Riau.

''Sudah jelas-jelas kalau level camat itu PNS. Artinya tidak dibenarkanya PNS berpihak pada salah satu pasangan di Pilkada. Kalau ini terjadi maka sudah jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan kenetralitasan PNS,'' ujar Pengamat Politik Riau, Saiman Pakpahan.

Menurutnya, statemet politik yang disampaikan Gubenur Riau Rusi Zainal sangat jelas menyalahi ketentuan yang berlaku pada aparatur negara. Pejabat negara, pejabat struktural serta fungsional dalam jabatan negara dilarang membuat keputusannya dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasanganya calon selama masa kampanye.

''Bisa-bisa pernyataan gubenur ini menyesatkan camat se-Riau. Jika para camat ini tetap berpedoman pada statemen politik gubenur tersebut maka bisa-bisa terancaman pidana tentang pelanggaran netralitas PNS. Ini, diatur dalam Pasal 116 ayat 4 No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah,'' terang Saiman.

Dosen Fisipol UR ini mengatakan, jika pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa melanggar ketentuan, maka seseuai dimaksud Pasal 83, bisa diancam pidana penjara sebulan ataupun paling lama enam bulan, denda paling sedikit Rp600 ribu dan sebanyak Rp6 juta.

Seperti dilansir media lokal, Gubenur Riau Rusli dalam sosialisasi Pilgubri, Rabu (12/6/2013) mengatakan camat tidak boleh netral. Hal ini disampaikanya kepada 163 Camat se-Riau. Gubenur berpesan agar aktif mensukseskan pelaksanaanya Pilgubri termasuk untuk mendeteksi menganggu kelancaran pesta demokrasi.

Dalam kesempatan itu, Rusli juga menegaskan pada camat untuk berpihak kepada kepada salah satu pasangan bakal calon. ''Saya tegaskan kepada para camat agar tidak netral, mereka harus berpihak kepada kebenaran. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi, karena ini menyangkut masa depan pembangunan,'' terangnya. (rdi)