JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan keprihatinannya terkait isu perubahan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup. Tanggapan ini disampaikan SBY menanggapi cuitan dari Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, yang menjadi viral di media sosial.

"Apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai?" tanya SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Minggu (28/5/2023). Ia khawatir bahwa pergantian sistem pemilu di tengah jalan dapat menimbulkan kekacauan politik.

Dalam cuitannya, SBY mempertanyakan validitas dari klaim bahwa UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi. "Domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan UU mana yang paling tepat," tegas mantan Presiden RI tersebut.

Ia juga mempertanyakan apakah MK memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga perlu diganti menjadi sistem tertutup. SBY mengungkapkan, jika MK tidak memiliki argumentasi yang kuat, masyarakat akan sulit menerima perubahan tersebut.

Dalam cuitan berikutnya, SBY mengingatkan bahwa penetapan UU tentang sistem pemilu seharusnya berada di tangan Presiden dan DPR, bukan MK. Ia juga menegaskan bahwa kebanyakan partai politik telah menyatakan penolakan terhadap pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup.

"Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," lanjutnya.

SBY juga menekankan bahwa perubahan sistem pemilu di tengah proses pemilihan dapat menimbulkan persoalan serius dan mengharuskan KPU dan partai politik siap menghadapi potensi 'krisis' akibat perubahan tersebut.

Untuk menghindari kekacauan tersebut, SBY menyarankan agar pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Ia juga menyerukan Presiden dan DPR untuk melakukan penelaahan sistem pemilu setelah pemilu 2024 untuk memperbaiki sistem tersebut dengan mendengarkan suara rakyat. ***