PEKANBARU – Kasus Covid-19 di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus meningkat. Sehingga sebagai langkah antisipatif, aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk segera suntik vaksin dosis ketiga atau booster.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada ASN yang tidak melakukan booster. Sanksinya akan berupa penundaan single salary atau tambahan tunjangan pegawai (TPP).

"Saya dapat laporan dari BKD, bahwa pegawai PUPR Riau ini ada 500 orang lebih yang belum vaksin lengkap. Ini bukan angka yang sedikit. Kalau ini kita biarkan, bisa menyebar kemana karena Omicron ini penularan sangat cepat," kata SF Hariyanto di Dinas PUPR-PKPP Riau, Selasa (22/2/2022).

Untuk itu, ia meminta seluruh pegawai Dinas PUPR-PKPP Riau yang belum divaksin lengkap akan dilakukan vaksin pada Kamis depan.

"Nanti hari Kamis kita harapkan pegawai yang belum vaksin lengkap harus divaksin semua. Kalau yang tidak mau divaksin ada sanksinya berupa penundaan TPP, sampai dia vaksin. Kalau tidak bisa divaksin harus bisa menunjukkan surat dari dokter bahwa dia ada masalah penyakit," sebutnya.

"Nanti kita harapkan semua pegawai Pemprov Riau juga kita berlakukan sama (penundaan TPP). Tapi nanti kita lapor pak Gubernur dulu. Namun untuk PUPR, bagi pegawai yang belum vaksin seluruh TPP akan kita tahan. Jadi harus vaksin lengkap, dosis 1, 2 dan 3," tegasnya.

"Karena kita minta masyarakat untuk vaksin, sedangkan pegawai sendiri tidak menunjukan contoh yang baik, tidak kooperatif. Makanya harus dipaksa, dan besok (Kamis) vaksinasi akan dikawal oleh Kepala BKD Riau Pak Ikhwan Ridwan," tukasnya. ***