PEKANBARU – Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Plasma 20 Persen, meskipun Komisi II DPRD Riau telah memberikan rekomendasi resmi kepada pimpinan dewan agar Pansus tersebut segera dibentuk.

“Kita sudah berikan rekomendasi pada pimpinan, tapi belum ada instruksi untuk pembentukan Pansus. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya di tingkat pimpinan, dan bagaimana pula di tingkat Bapemperda, tapi sampai sekarang belum ada,” ujar Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat, Senin (17/11/2025).

Adam menjelaskan bahwa pembentukan Pansus terhadap sebuah Ranperda dapat berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah. Jika berasal dari pemerintah, mekanismenya dimulai dari penyampaian usulan kepada DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi serta jawaban pemerintah. Setelah seluruh tahapan itu dilalui, barulah dilakukan pembentukan Pansus untuk membahas ranperda tersebut.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD, pembentukan Pansus dapat dilakukan apabila ada usulan dari beberapa fraksi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Jika syarat itu terpenuhi, maka Ranperda bisa diajukan sebagai inisiatif DPRD dan dibahas di tingkat legislatif.

Saat ditanya apakah Komisi II telah memasukkan permohonan resmi, Adam menegaskan bahwa pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD agar Pansus terkait HGU segera dibentuk.

Sebelumnya, Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengingatkan bahwa hampir seluruh perusahaan perkebunan di Riau akan mengalami masa berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 2025. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan kewajiban perusahaan dalam menyediakan kebun inti plasma 20 persen bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan. (adv)