PEKANBARU – Besarnya potensi pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit mendorong Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang khusus mengelola komoditas tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi pengelolaan kelapa sawit oleh BUMD tetapi tidak sepakat dengan pembentukan entitas baru. Menurutnya, lebih baik memberdayakan BUMD yang sudah ada daripada membentuk yang baru karena akan memerlukan biaya besar, termasuk penyertaan modal awal.

"Sebaiknya diberdayakan saja BUMD yang ada, jangan membentuk yang baru karena biayanya tinggi akibat penyertaan modal awal," ujar Abdullah, Senin (10/3/2025).

Ia juga menyoroti bahwa sebagian BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini belum mencapai titik impas atau break-even point (BEP). Menurutnya, jangan sampai BUMD baru justru menjadi beban bagi Pemprov Riau.

Lebih lanjut, Abdullah yang juga merupakan anggota Fraksi PKS menyebutkan bahwa dari sekian banyak BUMD yang dimiliki Pemprov Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) bisa ditunjuk untuk mengelola sektor kelapa sawit. Pasalnya, SPR memiliki tiga anak perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.

"Tinggal bagaimana memenej BUMD ini agar mampu bekerja secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi Pemprov Riau," pungkasnya. ***