PEKANBARU - Rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diwarnai dengan hujan interupsi.

Interupsi pertama disampaikan oleh Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra, Marwan Yohanis, dimana Marwan mempertanyakan soal rapat yang masih memiliki opsi hadir virtual.

"Ini sudah saya pertanyakan sejak September lalu, tapi belum ada jawaban, padahal sekolah-sekolah, kegiatan di komisi, dan lainnya itu sudah normal, paripurna juga harus hadir fisik," kata Marwan, Senin (22/11/2021).

Sebagai informasi, sejak pandemi Covid-19, rapat paripurna hanya diwajibkan kehadiran fisik perwakilan alat kelengkapan dewan saja, yakni Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.

Menjawab interupsi tersebut, Ketua DPRD Riau, Yulisman, menyebut untuk Bulan November ini rapat paripurna masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, sesuai denganĀ  hasil rapat pimpinan fraksi.

"Rapat fraksi memutuskan masih seperti biasa, yaitu hadir fisik dan virtual. Nanti awal desember kita rapatkan lagi," jawab Yulisman.

Interupsi selanjutnya disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN, Ade Hartati, menurutnya, selama ini rapat anggaran terlebih dahulu dibahas di tingkat komisi, baru setelah itu dibawa ke Badan Anggaran (Banggar).

"Saya belum menemukan nota dinas dari pimpinan untuk begitu, di Tata Tertib (Tatib) juga disebutkan bahwa ini dibahas dulu di komisi, di Peraturan Pemerintah (PP) tidak ada juga mewajibkan itu. Dan di UU secara tegas kami anggota ini punya hak penganggaran," terangnya.

Yulisman kemudian menjawab bahwa mekanisme penganggaran seperti ini sudah diputuskan oleh rapat lintas fraksi, dia berharap Ketua Fraksi nanti bisa memberi penjelasan kepada semua anggota fraksinya.

"Saya rasa semua sudah jelas sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)" ujarnya.

Ade kemudian menanggapi bahwa dirinya sudah diberi penjelasan oleh Ketua Fraksi, tapi dia tidak pernah mengetahui bahwa ada surat dari Kemendagri tersebut.

Interupsi selanjutnya disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto, menurut Ade Agus, jika memang pembahasan tidak lagi melalui komisi, dia menyarankan supaya Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau segera direvisi untuk menyesuaikan dengan aturan diatasnya.

Lalu, Ade Hartati menambahkan, kedepannya, jangan sampai ada lagi interpretasi yang berbeda dalam memahami regulasi, sehingga tidak mengebiri hak-hak Anggota DPRD Riau dalam menjalankan hak penganggaran.

Sebagai informasi, hari ini, Senin (22/10/2021) digelar rapat paripurna penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Riau.

Disebutkan Syamsuar, dalam KUA-PPAS diketahui bahwa APBD Riau 2022 Rp 8,6 T. Anggaran ini nantinya akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sampai ketok palu.

Gubernur Riau, Syamsuar, menegaskan pihaknya masih akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di tahun 2022, baik infrastruktur jalan, drainase dan infrastruktur lainnya. ***