PEKANBARU – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (27/5/2025), MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam perkara Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga: Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.

MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pendidikan dasar tanpa biaya juga berlaku di sekolah swasta, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Menanggapi putusan tersebut, Dosen Sosiologi Universitas Riau, Robi Armilus, menyebut keputusan MK sebagai langkah penting yang mencerminkan bentuk nyata dari keadilan distributif dalam sistem pendidikan Indonesia.

“Saya melihat putusan ini sebagai refleksi sosial dari upaya negara mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi ekonomi,” ujar Robi kepada GoRiau.com, Rabu (28/5/2025).

Ia menilai, dari perspektif sosiologis, kebijakan ini dapat mengubah cara pandang terhadap pendidikan swasta yang selama ini identik dengan eksklusivitas dan hanya dapat diakses kalangan menengah ke atas.

“Selama ini sekolah swasta dipersepsikan sebagai ruang eksklusif. Dengan putusan MK, sekolah swasta diarahkan menjadi institusi inklusif yang memberi akses kepada semua kalangan,” jelasnya.

Robi juga menilai bahwa putusan tersebut mempertegas peran negara sebagai agen keadilan sosial yang aktif dalam mendistribusikan layanan pendidikan berkualitas, termasuk di sektor swasta.

Lebih jauh, ia menyebut keputusan MK ini membuka peluang terbentuknya solidaritas antarkelas sosial melalui interaksi dalam ruang pendidikan yang setara dan terbuka.

Namun demikian, Robi mengingatkan bahwa secara sosial dan budaya, masyarakat belum sepenuhnya siap menerima transformasi tersebut.

“Masih ada konstruksi sosial lama yang melekat pada sekolah swasta, seperti simbol status sosial, orientasi internasional, atau citra elit yang sulit dihilangkan begitu saja,” katanya.

Ia menyarankan agar kebijakan ini diikuti dengan reformasi tata kelola pendidikan, termasuk pendanaan dan pengawasan terhadap sekolah swasta yang menerima peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, Robi mendorong perlunya edukasi publik dan perubahan narasi budaya agar sekolah unggulan tidak lagi dipersepsikan sebagai milik satu kelas sosial saja.

Ia juga menyoroti potensi resistensi dari dua kelompok utama, yaitu yayasan pendidikan swasta dan kelas menengah ke atas.

“Dari kacamata sosiologi konflik, resistensi adalah hal yang wajar ketika ada kelompok yang merasa posisi sosial dan akses mereka terhadap sumber daya mulai tergeser,” jelasnya.

Robi menutup dengan menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi ujian besar bagi negara untuk membuktikan apakah keadilan distributif dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar simbolis.

“Ini saatnya negara menunjukkan komitmennya. Jangan berhenti di ranah formal, tapi harus hadir dalam praktik sosial,” pungkasnya. ***