PEKANBARU, GORIAU.COM - Akibat dari lambannya realisasi penaikan upah minimum buruh di Provinsi Riau, kelompok ini berencana menggelar aksi besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, ada sebanyak 35.000 buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi buruh di Riau bakal berunjuk rasa dan mengancam akan menutup paksa industri migas di daerah ini.

Armaini selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Pekanbaru, Jumat malam (19/7/2013), mengatakan, sampai dengan hari ini, pihaknya belum juga menerima gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya.

"Kami mendesak upah itu segera dibayarkan pada akhir bulan ini," kata Armaini usai deklarasi mendukung Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat untuk ikut dalam konvensi Partai Demokrat di Pekanbaru.

Sebelumnya hasil perundingan Bipartite antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Riau dengan beberapa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang ada di Riau pada awal April 2013, menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Migas Propinsi (UMSMP) tahun 2013 Sebesar Rp 2.250.000 atau naik sekitar Rp720 ribu.

Ini merupakan kenaikan yang terbesar berhasil diperjuangan oleh beberapa Serikat Buruh dalam sejarah pengupahan Migas di Riau yaitu penambahannya sebesar Rp 720 ribu. Sebelumnya karena dianggap tidak layak permintaan Apindo itu, pihak serikat buruh membawa permasalahan ini ke SKK Migas (Satuan Kerja Khusus) sebagai pengganti BP Migas.

Pada akhirnya SKK Migas menyetujui kenaikan upah buruh Migas di Riau sebesar Rp720 ribu atau 47 persen dari gaji sebelumnya. Hasil kesepakatan itu, juga dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Riau dan pelaksanaanya akan diawasi oleh Pegawai Pengawas dari Dinas Ketenaga Kerjaan setempat serta akan berlaku surut. Namun realisasinya sejauh ini masih belum jelas.(fzr)