PADANG, GORIAU.COM - Terancam pulaunya tenggelam, perwakilan masyarakat Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendatangi sejumlah organisasi masyarakat di Sumatra Barat guna meminta dukungan dan perlindungan dalam mempertahankan wilayah kelola masyarakat yang menjadi sumber kehidupan warga, Selasa (26/2/2013). Organisasi masyarakat yang didatangi antara lain, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, Perkumpulan Qbar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar.

Meranti adalah singkatan dari Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi, tiga pulau yang merupakan lahan gambut. Kecamatan Tebing Tinggi Timur saat memiliki penduduk sebanyak 12,7 ribu jiwa.

Pendamping masyarakat Tebing Tinggi Timur, Riki Hendra mengatakan, kedatangan masyarakat Tebing Tinggi Timur ke Sumbar, dalam rangka menggalang dukungan masyarakat Sumbar. "Kita perlu mendapat dukungan masyarakat yang lebih luas karena melawan koorporasi besar dan SK Menhut. Jika berhasil, kasus Riau bisa menjadi contoh bagi kasus di daerah lain," jelasnya.

Menurut Riki, perjuangan masyarakat di Kepulauan Meranti telah dimulai sejak tahun 2008. Saat ini, perlawanan dengan menyurati pemerintah dalam status quo.

Perwakilan masyarakat Tebing Tinggi Timur, Amir, mengatakan areal yang akan menjadi konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Lestari Unggul Makmur di Tebing Tinggi Timur merupakan hutan tanah gambut dengan kedalaman mencapai 2-5 meter.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan ini tidak dapat dilakukan pembudidayaan kecuali tidak menganggu fungsi lindung. PT Lestari Unggul Makmur (LUM) beroperasi didaerah ini berdasarkan Izin pengelolaan HTI yang diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 217/Menhut-II/2007 tanggal 31 Mei 2007 seluas 10.390 hektare. Berdasarkan pemberitaan di beberapa media, permasalahan ini mengundang konflik sosial yang cukup tinggi ditengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat desa se-kecamatan Tebing Tinggi Timur menolak ekspansi HTI PT LUM.

"Penolakan ini berdasarkan ketakutan masyarakat akan dampak sosial dan ekologi yang akan muncul seperti terancamnya perkebunan sagu rakyat, hilang dan tenggelamnya Pulau Tebing Tinggi, bahaya bencana lingkungan seperti hilangnya hutan penyangga desa serta penurunan permukaan lahan gambut," jelas Amir.

Dia menegaskan, masyarakat menuntut Menteri Kehutanan mencabut izin pengelolaan HTI yang diberikan kepada PT. LUM dikarenakan dapat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat.Dia juga menyebutkan, bahwa keberadaan konsesi perusahaan akan berdampak pada mata pencaharian warga, karena didaerah ini pendapat utama masyarakat mengelola perkebunan sagu, karet dan kelapa yang kesemuanya itu masuk ke konsesi perusahaan. Saat ini, jelasnya, pendapatan warga sekitar 70 ribu per hari dengan melakukan pengelolaan perkebunan sagu. Jika perusahaan beroperasi maka konsekuensinya warga akan kehilangan mata pencaharian, ditambah lagi di daerah ini termasuk ke pulau-pulau kecil tempat masyarakat tidak memiliki pendapatan alternatif selain mengelola perkebunan sagu. Perwakilan ini berharap dukungan penuh dari masyarakat Sumatra Barat untuk membantu perjuangan mereka dan semoga permasalahan yang terjadi di daerah ini mereka menjadi pelajaran bagi masyarakat. (mtv)