JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rencana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil untuk memberantas praktik politik uang sekaligus menekan biaya penyelenggaraan yang dinilai terlalu tinggi.

“Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyempurnakan pelaksanaan pilkada melalui undang-undang,” ujar Muhaimin dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Menurut Muhaimin, politik uang menjadi tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif. Ia menilai, evaluasi yang komprehensif terhadap sistem dan regulasi pemilu menjadi kunci untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih sehat.

“Saya sudah berdiskusi dengan Presiden mengenai pentingnya penyempurnaan sistem dan revisi paket undang-undang pemilu serta partai politik. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pilkada tetap bermartabat dan mendukung kompetisi yang adil,” jelas politisi yang akrab disapa Cak Imin itu.

Selain politik uang, Muhaimin menyoroti tingginya biaya penyelenggaraan pilkada yang dianggap membebani anggaran negara. Oleh karena itu, evaluasi juga akan mencakup aspek efisiensi penyelenggaraan untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

Calon Pemimpin Tanpa Politik Uang

Meski praktik politik uang masih menjadi masalah, Muhaimin mengapresiasi keberhasilan sejumlah calon kepala daerah yang terpilih tanpa mengandalkan strategi kampanye berbasis uang.

“Ada calon pemimpin yang mengandalkan ide dan data, dan mereka tetap bisa memenangkan kompetisi. Ini menjadi bukti bahwa politik bersih masih mungkin dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tantangan dalam menyempurnakan pelaksanaan pilkada memang besar, tetapi peluang untuk memperbaiki sistem tetap terbuka.

Muhaimin menegaskan pentingnya pembelajaran dari Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum untuk memperbaiki mekanisme pemilu secara keseluruhan. Dengan dukungan Presiden dan semua pihak terkait, ia optimis reformasi dalam sistem demokrasi Indonesia dapat diwujudkan.

“Perbaikan ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal pendidikan politik bagi masyarakat agar demokrasi di Indonesia semakin berkualitas,” tutupnya. ***