PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, MPd, menilai bahwa Dinas Pendidikan dan BKD Riau terkesan melempar tanggung jawab penilaian dan penempatan guru ke pemerintah pusat.

Hal itu terungkap setelah Ade Hartati melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan pada 4 Mei 2023. Ternyata kebijakan penilaian atau pembobotan guru diatur dalam peraturan menteri dan petunjuk teknis yang diberikan kepada daerah.

"Kebijakan penilaian pembobotan atau observasi dilakukan sepenuhnya oleh Sekolah, Dinas (Disdik dan BKD) serta elemen lainnya (Guru senior dan pengawas) dan begitu juga dengan kewenangan penempatan bagi Guru yang dinyatakan lulus," ujar Ade Hartati kepada GoRiau.com, Jumat (5/5/2023).

Karena itu, Ade Hartati meminta Gubernur Riau harusnya menempatkan orang yang paham dunia pendidikan di provinsi Riau untuk mengisi posisi di Dinas Pendidikan. Ia mengkritik cara Pemerintah Provinsi Riau yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau sanggahan dalam hal penempatan guru yang lulus.

Lebih lanjut, Ade Hartati mengungkapkan bahwa Riau telah mengusulkan hampir 3.000 formasi P3K Guru untuk tahun 2023, meskipun pemerintah pusat belum memberikan informasi mengenai hal tersebut. Ia menduga bahwa usulan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur.

"Untuk tahun 2023 ini, Riau sudah mengusulkan hampir 3000 formasi P3K Guru, namun Riau sudah diam-diam mengusulkan nama-nama yang bisa jadi ini tanpa sepengetahuan Gubernur," kata Ade Hartati.

Ia juga menyoroti adanya oknum yang menginventarisasi P3K Guru dengan sekehendak hatinya dan mengabaikan batasan prioritas yang diatur dalam aturan Kementerian Pendidikan.

"Kedepan, di tahun 2023 ini, saya tegaskan agar Pemprov tidak lagi main-main dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Menempatkan Guru P3K sesuai dengan prioritas yang diatur dalam peraturan yang salah satu penilaian adalah dengan mempertimbangkan masa kerja," tegas Ade Hartati.

Terakhir, Ade Hartati menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan kebijakan untuk mengangkat semua tenaga honorer guru menjadi P3K pada tahun 2023. Ia berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik dan transparan oleh Pemerintah Daerah Riau. ***