TELUKKUANTAN – Gugatan perdata KUD Langgeng terhadap PT Citra Riau Sarana (CRS) di PN Telukkuantan sudah memasuki babak akhir. PN Telukkuantan telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan, awalnya pada 2 Maret 2023 ditunda 13 Maret 2023 mendatang.

Hal itu berdasarkan penelusuran GoRiau.com di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Telukkuantan, Sabtu (4/3/2023). Perkara ini akan diputus secara e-court.

Menjelang putusan ini, KUD Langgeng berharap majelis hakim PN Telukkuantan memutuskan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Bahwa, PT CRS telah wanprestasi dan menyebabkan kerugian bagi KUD Langgeng, sebagaimana juga dikuatkan dengan pendapat hukum dua orang ahli," ujar Ketua KUD Langgeng, Mukhlisin didampingi Sekretaris, Aam Herbi.

KUD Langgeng berharap majelis hakim menegakkan supremasi hukum. Sebab, ribuan masyarakat yang menjadi anggota KUD Langgeng sudah lama menantikan keadilan.

"Tentunya, berharap tidak ada yang main mata jelang putusan ini. Kami yakin, majelis hakim menegakkan supremasi hukum. Perkara ini dipantau berbagai pihak dan ditunggu-tunggu putusannya," ujar Mukhlisin.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KUD Langgeng menyeret PT CRS ke meja hijau pada 6 September 2022. Setelah gagal mediasi, PN Telukkuantan mulai menyidangkan pokok perkara pada 10 November 2022.

KUD Langgeng menggugatan PT CRS sebesar Rp50 miliar, karena ingkar janji atau wanprestasi. Sebab, PT CRS tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama nomor 89 tahun 2003, selanjutnya kesepakatan tertanggal 30 Juni 2008 serta konvensi tanggal 16 Mei 2011.

Karena itu, KUD Langgeng meminta PN Telukkuantan agar dapat menyita jaminan kebun inti hak guna usaha (HGU) PT CRS yang berlokasi di Desa Bumimulya, Kecamatan Logas Tanah Darat. Kemudian, KUD Langgeng meminta majelis hakim menghukum PT CRS untuk mencukupi kekurangan lahan plasma seluas 199,33 hektare dengan cara melepaskan HGU lahan inti perusahaan. Lahan itu saat ini diduduki oleh anggota masyarakat.

Tuntutan selanjutnya, KUD Langgeng meminta supaya majelis hakim memerintahkan PT CRS mengurus sertifikat lahan plasma hasil ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

Atas wanprestasi ini, KUD Langgeng telah menderita kerugian materiil sebesar Rp50 miliar. Perhitungan kerugian materiil tersebut didasari pada perhitungan biaya pemupukan dan perawatan kebun plasman dengan luas 6.000 hektare selama dua tahun. Kebun tersebut dinilai tidak produktif dan tidak layak. Selain itu, KUD Langgeng juga telah menderita kerugian immateriil sebesar Rp5 miliar.***