TELUKKUANTAN – Pengadilan Negeri (PN) Telukkuantan, Jumat (24/3/2023) mulai menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kepala BPKAD Kuansing, H terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing.

H ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana perjalanan dinas di BPKAD Kuansing tahun 2019.

Sidang perdana praperadilan ini dipimpin oleh hakim tunggal Faiq Irfan Rofii, SH. Sedangkan pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Rizki Junianda Putra, SH, MH dan Adil Mulyadi, SH.

Sedangkan Kajari Kuansing selaku termohon diwakili oleh kuasanya, yakni Regi Santoso dan Andrew Mugabe.

Pada sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB, hakim bersama pemohon dan termohon menyepakati jadwal sidang. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon.

Rizki selaku kuasa pemohon berharap hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yakni, menyatakan surat penetapan tersangka Kepala Kejari Kuansing tertanggal 10 Maret 2023 tidak sah/cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Begitu juga dengan proses penyidikan yang dilakukan Kajari Kuansing, mulai dari penyidikan, penetapan tersangka hingga penahanan adalah tidak sah.

Untuk diketahui, ini kedua kalinya H ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang sama. Tepatnya pada awal 2021, H ditetapkan sebagai tersangka. Ia lalu mengajukan praperadilan. Alhasil, ia menang dan dibebaskan.

Pasca bebas, Kajari Kuansing kembali menerbitkan surat perintah penyidikan. Hingga akhirnya, 10 Maret 2023, H kembali ditetapkan sebagai tersangka.***