JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD meyakini ada pihak bermain di balik putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ada main di belakangnya, iyalah pasti ada main di belakangnya, pasti," kata Mahfud MD dalam video yang diunggah Kemenko Polhukam, seperti dikutip dari Sindonews.com, Sabtu (4/3/2023).

Mahfud menegaskan, ini bukan soal independensi hakim karena memang putusan hakim itu tidak bisa diganggu gugat, tapi ada masalah independensi yang bisa dipermasalahkan oleh dewan disiplin. Karena ilmu yang digunakan salah dalam putusan ini. Sebab, sudah jelas ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019.

"Ini kan ilmunya salah ini, sudah jelas kalau Pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia yang mutus? dan sudah ada itu petunjuk dari Mahkamah Agung kalau ada urusan administrasi masuk, ditolak, ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada kok Perma Nomor 2 Tahun 2019," terangnya.

Ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pemerintah akan terus jalan dengan persiapan Pemilu. Karena putusan ini salah kamar, menurut Mahfud, diabaikan saja, kalau kemudian naik banding dan kalah lagi.

"Diabaikan saja karena ibarat begini, saya memutuskan harus mengembalikan tanah kepada Pak Endin Soefihara dengan alamat Jalan Jati Nomor 3/26 sertifikat nomor sekian, ternyata tanah dengan spesifikasi nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh. Itu kan enggak bisa dieksekusi, sama dengan itu. Ini salah dong, sudah diadili di PTUN masuk ke sini," papar Mahfud.

Namun, Mahfud melihat bahwa persoalan ini bagian dari pernah-pernik Pemilu yang akan mewarnai perjalanan Pemilu dalam waktu dekat ini.

"Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya," imbuhnya.

Selain itu, Mahfud mengaku sudah menghubungi KPU untuk melakukan dua hal, yakni perlawanan KPU dengan jalur hukum, yakni banding, dan yang lainnya berteriak bahwa putusan ini tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya.

"Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa Imam Marsudi misalnya dinyatakan bercerai dengan istrinya gitu, padahal istrinya enggak gugat, yang gugat orang lain, ya enggak bisa dieksekusi. Kira-kira itulah gambarnya soal keputusan ini sekarang gitu," ucapnya.

Sebelumnya, KPU diperintahkan PN Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu sampai 2025. Putusan tersebut terkait dengan dikabulkannya gugatan Partai Prima.

"Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Sabtu (4/3/2023).

Partai Prima menggugat KPU RI karena merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu. Hal itu dinyatakan KPU RI saat verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima penggugat pada 15 Oktober 2022 pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Putusan tersebut berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan Pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusannya menerima seluruh gugatan yang dilayangkan Partai Prima.***