JAKARTA – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, bersama dua pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru lainnya, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu dini hari (4/12). Ketiga tersangka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk tahun 2024-2025.

"KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Kami menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Ghufron.

Tiga Tersangka dari Lingkungan Pemko Pekanbaru

Ketiga tersangka yang ditetapkan adalah:

1. Risnandar Mahiwa – Pj Wali Kota Pekanbaru,

2. Indra Pomi Nasution – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Pekanbaru,

3. Novin Karmila – Plt Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Pemkot Pekanbaru.

Mereka merupakan bagian dari sembilan orang yang diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung sejak Senin (2/12).

Penahanan untuk Proses Penyidikan

KPK resmi menahan ketiga tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 3 Desember hingga 22 Desember 2024, guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

"Penahanan ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan mencegah potensi penghilangan barang bukti," jelas Ghufron.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mg2)