JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan utama dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. Langkah ini dilakukan karena Plt Kepala Bagian Umum Pemkot Pekanbaru, Novin Karmila (NK), diduga berupaya menghancurkan barang bukti berupa tanda bukti transfer senilai Rp300 juta.

"KPK mendapatkan informasi bahwa NK, selaku Plt Kepala Bagian Umum Pemko Pekanbaru, berencana menghancurkan tanda bukti transfer senilai Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12).

Rencana Pemusnahan Bukti

Barang bukti tersebut diyakini terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk tahun 2024-2025. KPK menduga rencana penghancuran bukti itu dilakukan pada Senin (2/12) sore, bekerja sama dengan anak Novin, NRP.

"Transfer tersebut dilakukan oleh RS, staf bagian umum, atas perintah NK," jelas Ghufron.

Mengetahui rencana ini, KPK bergerak cepat untuk mencegah pemusnahan bukti dan berhasil menangkap sejumlah orang yang terlibat.

Barang Bukti dan Tersangka

Dari OTT ini, KPK menyita uang tunai senilai Rp6,82 miliar yang diduga berasal dari pemotongan anggaran di Pemkot Pekanbaru. Selain itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni:

Risnandar Mahiwa, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru,

Indra Pomi Nasution, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru,

Novin Karmila, Plt Kabag Umum Pemko Pekanbaru.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mg2)