TELUKKUANTAN – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau Suhardiman Amby meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) saling berkoordinasi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu ditekankan Suhardiman saat memimpin rapat koordinasi optimalisasi PAD, Selasa (2/7/2024) di ruang kerjanya. Rapat dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muradi dan kepala OPD serta camat se-Kuansing.

"Saya selalu memantau perkembangan PAD ini. Hingga triwulan II, realisasinya baru 25,78 persen," kata Suhardiman.

Dikatakan Suhardiman, pada tahun 2024 ini, Kuansing menargetkan PAD senilai Rp170,6 miliar. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp135 miliar.

"Alhamdulillah, tahun kemaren target tercapai, malahan melebihi target lagi. Karena itu, saya optimis target ini juga tercapai. Tentunya, perlu kerja keras kita bersama," kata Suhardiman.

Menurut Suhardiman, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, diantaranya meningkatkan koordinasi seluruh OPD. Seperti camat yang harus mengetahui potensi PAD di wilayahnya, kemudian koordinasi dengan Satpol PP.

"Kemudian, Bapenda bisa menyiapkan SK Satgas Pajak dan Retribusi, sehingga mereka yang turun bisa maksimal dalam menjalankan tugas," kata Suhardiman.

Dengan optimalnya PAD, Lanjut Suhardiman, diharapkan juga terjadi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

GoRiau Kepala Bapenda Kuansing Muradi
Kepala Bapenda Kuansing Muradi memaparkan realisasi PAD hingga triwulan II. (foto: ist)

Sementara itu, Kepala Bapenda Kuansing Muradi menyatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah guna mengoptimalkan PAD.

"Mari sama-sama kita gesa, insya Allah September sudah capai target. Bagi OPD dan camat yang capai target, tentu akan kita beri reward," kata Muradi.

Mengenai masih rendahnya realisasi PAD, Muradi menyatakan ada beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi PAD hingga triwulan II.

"Kita baru saja melakukan penyesuain tarif pajak dan retribsi dengan disahkannya Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah," ujar Muradi.

Menurutnya, dengan adanya Perda Nomor 1 tahun 2024, maka perlu ditindaklanjuti oleh OPD pengelola PAD dengan menerbitkan Perbup tentang pajak dan retribusi di OPD masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"OPD baru efektif memulai pemungutan PAD pada Mei 2024. Kemudian, karena adanya penyesuaian tarif ini, sebagian wajib pajak masih banyak melakukan konfirmasi ke OPD," papar Muradi.

Seperti Bapenda yang mengelola jenis pajak PBB-P2, ketetapannya baru disampaikan kepada wajib pajak, sehingga pemungutan baru bisa dimulai pada awal Mei 2024.(adv)