SELATPANJANG – Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepulauan Meranti 2024 tanpa adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bukti kerja keras bersama seluruh pihak dalam menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti, Syamsurizal menegaskan bahwa tidak adanya gugatan di MK menunjukkan bahwa pasangan calon yang kalah tidak menemukan celah pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat hasil pemilihan.

"Alhamdulillah, Kepulauan Meranti menjadi salah satu daerah yang tidak memiliki permohonan sengketa di MK, dari total 280 permohonan yang masuk. Bayangkan jika ada gugatan, kita pasti akan kelimpungan mencari anggarannya, apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi," ujar Syamsurizal pada kegiatan "Ngabuburit Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" yang berlangsung di Ballroom Grand Meranti Hotel, Jumat (14/3/2025) sore.

Ia menambahkan bahwa dengan tidak adanya sengketa, Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa dilantik sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa adanya hambatan hukum yang dapat memperlambat jalannya pemerintahan baru. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen semua pihak, termasuk Bawaslu, KPU, aparat keamanan, ASN, TNI-Polri, serta seluruh masyarakat Meranti yang telah berperan aktif dalam menjaga kondusivitas Pilkada 2024.

Dengan demikian, Kepulauan Meranti berhasil membuktikan bahwa pemilihan yang jujur dan adil dapat diwujudkan tanpa adanya sengketa, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan Pilkada yang damai dan berkualitas.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti itu menegaskan bahwa meskipun dalam Pilkada 2024 sempat terjadi gesekan antar kontestan, hal itu merupakan dinamika yang wajar dalam sebuah kompetisi politik. Namun, berkat kolaborasi yang baik antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan peserta Pilkada, Meranti tetap berhasil menggelar pesta demokrasi yang damai dan kondusif.

"Sebagai sebuah kompetisi, tentu ada ketegangan, bahkan mungkin ada yang sempat saling lapor. Namun, kami lebih mengutamakan langkah-langkah preventif dan mediasi. Jika ada potensi pelanggaran yang tidak terlalu signifikan, kami berikan pemahaman dan advokasi agar tidak langsung masuk ke ranah penindakan. Dengan pendekatan ini, kami berhasil meredam konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ungkap Syamsurizal.

Pendekatan persuasif yang dilakukan Bawaslu ini sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan lebih utama daripada penindakan. Dengan memberikan edukasi kepada para kontestan, mereka lebih memahami aturan main Pilkada dan dapat menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.

Keberhasilan Pilkada Meranti tanpa sengketa menjadi bukti bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu efektif dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Dengan demikian, Pilkada 2024 di Kepulauan Meranti tidak hanya berjalan demokratis, tetapi juga menjadi contoh bagaimana pesta demokrasi bisa berlangsung dengan damai dan tanpa konflik yang berlarut-larut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengapresiasi jalannya Pemilu serentak 2024 yang berlangsung damai di wilayahnya. Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya karena dirinya dan pasangannya memenangkan kontestasi, tetapi karena prosesnya benar-benar berjalan dengan baik, jujur, dan adil.

"Alhamdulillah, kami akui Pilkada di Kepulauan Meranti berjalan dengan sangat baik. Ini bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya bisa berlangsung tanpa ada sengketa di MK. Bisa dibayangkan jika harus menghadapi sengketa seperti yang terjadi di daerah tetangga, tentu APBD akan terkuras untuk pelaksanaan pemilihan ulang. Selain itu, atmosfer politik juga bisa menjadi kacau, dan ini adalah hal yang paling dihindari oleh semua pihak," ujar Muzamil.

Ia juga menegaskan bahwa tanpa adanya perselisihan hasil pemilu, maka energi pemerintah dan masyarakat bisa lebih difokuskan untuk melanjutkan pembangunan daerah.

"Jika Pilkada berjalan lancar dan tidak berujung pada perselisihan di MK, ini adalah pertanda baik bagi kita semua. Artinya, kita bisa segera melangkah ke depan dan bekerja membangun Kepulauan Meranti tanpa terganggu oleh konflik politik yang berkepanjangan. Ini menjadi titik awal yang baik untuk memastikan visi pembangunan dapat diwujudkan dengan lebih optimal," pungkasnya. ***