LIRIK, GORIAU.COM - Permasalahan tanah milik PT Pertamina Lirik yang ada di jalan lintas timur Desa Japura kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang diklaim oleh H. Basran sebagai miliknya harus segera selesaikan agar tidak menunggu saja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian pinjam pakai nomor 221/C2000/92-B1.

Didalam surat perjanjian tanggal 29 Mei 1992 tersebut sudah jelas, bahwa tanah Pertamina di sebelah utara berbatasan dengan Pelabuhan Udara Japura, dengan luas 31,100 M2, sekarang ini tanah seluas 31.100 M2 diduga sudah terbit surat sertifikat lebih kurang sebanyak 50 sertipikat, dan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pihak Pertamina, Pertamina harus tegas dalam permasalah ini demi menyelamatkan aset negara tidak harus menunggu.

Berlan saat diminta tanggapan mengenai permasalahan aset negara yang berada di Desa Japura, Kecamatan Lirik, yang mana tanah tersebut dulu milik PT Stanvex lalu pengalian hak memnadi PT Pertamina, lalu pada tahun 1992 tanah tersebut dipinjam pakai oleh Pemda untuk pembangunan terminal bus dan tertuang dalam surat perjanjian pinjam pakai No 221/C2000/92-B1, bedasarkan surat Pemda Tk II Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Pasir Penyu No 897/Pem/550-22/91 tanggal 4 Nof 1991.

Memorandum PUD Sumbangsel No 122/C2000/92-SO tanggal 9 April 1992.Memorandium Direktur Umum No 2113/10000/92-SO tanggal 3 Juli 1992,Surat kuasa direktur Utama Pertamina No Sk-0748/C0000/92-B1 tanggal 29 Mei 1992.Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian pinjam pakai dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak,Pihak kedua dari pemda yang mendatangani surat perjanjian tersebut Ruchiyat Saefudin dan pihak pertama dari PT Pertamina Mudjihartomo papar Berlan.

Dalam permasalahan ini pihak yang bertanggung jawab adalah PT Pertamina yang harus menyelamatkan aset negara yang mana sekarang ini diduga sudah dijualbelikan atau disewakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini Pertamina Lirik tidak hanya menunggu, Pertamina harus berbuat untuk melakukan penyelamatan aset negara Pertamina dalam hal ini jangan merasa takut untuk selamatkan aset negara, Pertamina tentu memiliki dasar, data-data dan peta yang kuat atas tanah yang berada di jalan lintas timur Desa Japura.

Dikatakan Berlan dalam surat keterangan Japura 14 Maret 2000 yang ditandatangani oleh (1) Rojali Johan (2) Idris (3) Iskandar (4) Ali Usman dan surat perjanjian japura 7 Peb 2001pihak kedua Rajali Johan dan pihak pertama Hendrik yang di ketahui oleh kepala desa japura Ediwierman,banyak di temukan kejanggalan dalam isi surat keterangan dan surat perjanjian tersebut,dan diduga ada permainan eks karyawan PT Pertamina tegas berlan

Sehubungan dengan ini Kaur Umum Desa Japura Mahmud saat di kompirmasi via selulernya mengatakan,permasalahan tanah yang berada didesa japura,kita serahkan permasalah ini ke Pertamina,sesuai dengan kesapakatan mediasi di kantor camat pada tanggal 23 Mei 2013,dalam rapat camat lirik menyampaikan bahwa diatas tanah tersebut tidak ada melakukan kegiatan dulu sebelum ada penyelasaian secara Hukum singkatnya,

Sementara itu Legal Relation Assistent

Maneger Pertamina EP Asset 1 Felid Lirik H Jupri saat dikomfirmasi di ruangan kerjanya mengatakan, sebaiknya permasalah ini di selesaikan ke jalur Hukum agar semua pihak merasa puas dan kami juga akan siap melakukan pengukuran ulang sesuai dengan Peta yang kami miliki dan menggunakan alat GPS dalam waktu dekat ini,paparnya.

Masih kata H Jufri kalau hasil ukur ulang dan terbukti yang di tempati oleh Basran, benar tanah pertamina maka kita akan segera mengambil tindakkan tegas terhadap siapa saja yang menguasai tanah tersebut, pada intinya pertamina bertanggung jawab mengenai aset Negara yang sekarang ini diduga sudah menjadi milik pribadi-pribadi oleh masyarakat.tegas Legal Relation Assistant Maneger H Jufri. (aun)