PEKANBARU – Sebuah perseteruan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau mengenai penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Riau Kepri menjadi sorotan publik.

Pengamat kebijakan publik, Dr. M Rawa El Amadi kepada GoRiau.com, Minggu (9/4/2023) mengatakan, perseteruan itu mencerminkan kepentingan politik dan hubungan yang tidak harmonis antara kedua pejabat ini.

Dr. M Rawa El Amadi menyatakan, "CSR Bank Riau Kepri itu milik masyarakat bukan milik gubernur, yang bisa menggunakan uangnya sesuka hati karena gubernur hanya representasi yang kebetulan terpilih memimpin Provinsi Riau."

Menurutnya, hal ini menjelaskan bahwa Gubernur Riau telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan uang rakyat untuk kepentingannya sendiri demi membangun citranya pribadi, dikemas sebagai bantuan untuk rumah ibadah dalam safari Ramadhan.

Pengamat kebijakan publik ini juga menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

"Ini sebenarnya, mereka secara tidak langsung sedang menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berebut menggunakan uang rakyat untuk kepentingan politik mereka dengan dikemas safari Ramadhan," ujar Dr. M Rawa El Amadi.

Ia menambahkan, "Dengan kejadian ini, instansi terkait seharusnya mengaudit semua BUMD di Riau karena ini sepertinya sudah lama terjadi rebutan mengambil uang BUMD untuk kepentingan pemimpin daerah."

Rawa juga mengingatkan masyarakat Riau untuk cerdas dalam memilih pemimpin pada pemilu 2024 mendatang, mengingat borok-borok para pemimpin jelang pemilu tersebut sudah mulai terbuka.

Dr. M Rawa El Amadi juga menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BUMD. "BPK juga harus mengaudit BUMD karena ini ada keganjilan yang terjadi, kok pemimpin menggunakan uang BUMD untuk kepentingan pribadi?" ujarnya.

Selain itu, beliau meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi di pemerintahan Riau.

Kontroversi ini menjadi peringatan bagi masyarakat Riau untuk lebih waspada dalam memilih pemimpin dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah. ***