PEKANBARU –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membenahi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Riau, Rabu (11/2/2026). Salah satu fokus yang dibahas adalah evaluasi IDI Riau tahun 2025 lalu yang dinilai belum kompetitif di tingkat nasional.

FGD yang digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau itu dihadiri Plt Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Syukur

Pada kesempatan itu, Zulkifli mengatakan, potret demokrasi Riau saat ini harus disikapi secara objektif. Berdasarkan data terakhir, posisi Riau masih berada di peringkat sembilan terbawah dari 38 provinsi di Indonesia dengan capaian 75,55 poin pada tahun 2024.

"Data ini harus kita sikapi secara objektif dan dewasa. Fondasi demokrasi di Riau sudah ada, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong posisi yang lebih kompetitif secara nasional," tegas Zulkifli saat membuka forum tersebut.

Menurutnya, IDI bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kepastian hukum dan rasa aman yang dirasakan warga. Ia menekankan perlunya kebijakan yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri antarinstansi guna mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan di Bumi Lancang Kuning.

"Hasil diskusi ini akan menjadi bahan kerja pemerintah daerah, bukan sekadar rekomendasi normatif," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa pengukuran IDI melibatkan tiga dimensi utama, yakni Kebebasan, Kesetaraan, serta Kapasitas Lembaga Demokrasi. FGD ini berfungsi untuk memvalidasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi dan pemberitaan media.

"FGD menjadi ruang untuk mengonfirmasi data dari media dan dokumen. Kita memastikan apakah informasi yang beredar benar atau tidak, termasuk isu-isu yang berkembang di masyarakat," ungkap Asep.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Riau, Boby Rachmat, menambahkan bahwa pihaknya melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari DPRD, Polda, penyelenggara pemilu, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan pers. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan verifikasi data yang tajam agar kualitas pembangunan politik di Riau terus meningkat hingga periode 2029 mendatang. ***