PEKANBARU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pondok Pesantren DPRD Riau, Markarius Anwar, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bisa menindaklanjuti Perda yang telah dituntaskan oleh Pansus.

Dikatakan Markarius, pembentukan Perda ini merupakan langkah pihaknya dalam membuat payung hukum, supaya pemerintah bisa memberi pembinaan kepada Ponpes.

"Jadi, nanti pemerintah bisa membantu Ponpes yang ada, sehingga Ponpes kita di Riau ini maju seperti di daerah Jawa Barat," ujar Markarius, Senin (11/7/2022).

Ditanya terkait kemungkinan ada bantuan untuk Ponpes di APBD Perubahan 2022 ini, menurut Eka, semestinya sudah bisa, tapi tentu harus menunggu pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) terlebih dahulu.

Perda ini, jelas Markarius, memberikan ruang pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah bantuan sarana prasarana, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik di Ponpes.

Namun, Ponpes yang bisa dibantu hanya Ponpes yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Untuk itu, dia mengimbau agar pihak Ponpes segera mendaftar ke data Kemenag, supaya bisa diberi bantuan.

"Seperti rumah tahfiz, itu bisa masuk kategori Ponpes bisa tidak. Tergantung apakah rumah tahfiz nya punya boarding atau tidak. Kalau santri nya belajar pagi pulang siang, itu masuk kategori MDA," tutupnya. ***